Basuki: Antisipasi Banjir Tidak Boleh Telat

JAKARTA, SATUHARAPAN, COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerukan kali agar masalah banjir segera terselesaikan, di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/12)

Menurutnya, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, agar proses pengerukan kali dapat dikerjakan lebih cepat.

“Saya enggak mau dengar jalur inspeksi, PU telat membuat sheet pile, telat ngeruk, telat bangun jalan. Ini enggak boleh lagi. Jadi, sistemnya semua terpadu,” kata Basuki.

Untuk mempercepat pengerukan kali, mantan Bupati Belitung Timur ini menyarankan, agar pengadaan barang dan alat yang diperlukan harus merujuk pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), karena cara berpikirnya bisnis, bukan teknis.

“Jadi, kita ingin masukan ke e-catalog air kemasan, kamu enggak perlu tahu ini air asli apa enggak atau berapa harga produksi berapa? Lihat saja harga pasaran berapa. Ya, itu harganya. Itu bisnis. Kalau dia nipu lima kali denda,” kata dia.

Untuk sistem kerjanya, kata Basuki, yakni mengecek harga pasaran. Setelah itu, mematok harga tertinggi. Dirinya berkeyakinan, harga tersebut masih bisa ditawar atau setidak-tidaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membutuhkan bisa langsung membelinya.

“Masak gara-gara perlu BlackBerry aja, pakai lelang berbulan-bulan? Kenapa enggak langsung beli aja,” katanya mengkritik sistem lelang yang bertele-tele.

Dengan cara e-catalog tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak ingin masalah pengerukan kali dikerjakan swasta, karena SKPD terkait telah membeli barangnya. Pasalnya, bila masih dikerjakan di luar pemprov, pengerjaannya suka menipu dan tidak jelas jam kerjanya.

“Terus crane, kita mau pasang sheet pile, semua sungai kita banyak, kenapa sih kita harus sewa sama orang? Kalau memakainya begitu banyak.‎ Kenapa enggak mau beli sendiri semua,” kata dia.

Dengan memiliki alat sendiri, kata Basuki, maka SKPD bisa lebih bertanggung jawab dalam bekerja dan perawatan. Dia juga mengingatkan, hal itu selaras dengan tujuan Jakarta sebagai smart city.

“Sehingga masyarakat bisa lihat alat berat di mana, kerja apa enggak. Jadi, lama-lama semua bisa diawasi orang,” katanya.

Disinggung soal jumlah alat berat yang saat ini dimiliki Pemprov, Basuki mengaku tak tahu, karena yang lebih memahami adalah Dinas PU dan Kebersihan. Meski demikian, dia memastikan, alat berat yang baru dibeli melalui e-catalog harus ada alat pelacak, agar bisa diketahui apakah sudah dipakai.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas PU, Agus Priyono membenarkan, bila selama ini pengerukan kali tidak benar pekerjaannya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan, mengaudit.

Padahal, kata Agus, anggaran dan perencanaan pengerukan kali tersebut telah disediakan.

“Maka, nanti kami sistem ke aliran Barat. Lalu, dibuatkan prioritas, supaya anggaran yang ada manfaat. Kalau sekarang kan uang keluar banyak masih tidak efektif,” katanya.

Meski tak tahu pasti jumlah alat berat yang dimiliki Pemprov DKI, Agus hanya menyebutkan bila pemprov mempunyai amphibious excavator long arms, excavator long arms, backhoe, dan bulldozer.

Mengenai sulitnya amphibious mengeruk sampah, karena akses jalan tak memadai, kata Agus, itu karena  tak ada jalan inspeksi di sekitar kali yang akan dikeruk. “Ini masalahnya soal pembebasan lahan,” katanya.

Editor : Bayu Probo