Basuki Belum Pasti Tambah Rusun di Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama belum memastikan apakah akan menambah rumah susun (rusun) atau rumah rumah susun sewa (rusunawa) di Jakarta.

Basuki mengatakan demikian pada Jumat (5/9) di Kantor Gubernur DKI Jakarta kepada sejumlah pewarta di halaman luar Kantor Gubernur beberapa saat setelah dia turun dari Taksi, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

“Belum tau, lah, belum pasti. Lihat situasi dulu, kalau (rusunawa) Marunda, atau (rusun) Komarudin beres baru nanti kita bicarakan,” kata Basuki.  

Beberapa waktu lalu Pemprov DKI akan menindak tegas para oknum yang berbuat curang saat mengelola sejumlah rumah susun yang ada di Jakarta saat ini. Tujuan tindakan itu adalah oknum tersebut jangan sampai  menjual setiap unit rumah ke orang yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan. Menurut Pemprov DKI rumah susun seperti Marunda, Komaruddin (Jakarta Timur) merupakan rumah susun yang dikhususkan bagi korban penggusuran atau bencana alam.

“Nanti kita lihat apa yang mau dibuat Dinas Perumahan DKI,” tambah Basuki.

Basuki pada Kamis (4/9) menjumpai masalah dalam pengelolaan pembayaran rumah susun sederhana yakni saat dia meluapkan kekecewaan kepada Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Yonathan Pasodung, dan Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Eko Budiwiyono saat peluncuran tata cara pembayaran kartu Virtual Account Cash Management System (CMS) bagi pembayaran rusunawa yang dilakukan di salah satu cluster rusunawa Marunda, Jakarta Utara. 

"Saya kecewa dengan kartu yang dibuat Bank DKI. Saya katakan, bukan minta satu kartu hotel. Saya maunya kartu ATM ada nama, ada foto sehingga saat saya ke unit tertentu, maka bisa terlihat. Kalau kartunya tidak sesuai nama, KTP dan alamat tidak sama, kita usir," kata Basuki, kala itu.

Rusun Komarudin di Jakarta Timur adalah salah satu tempat penampungan korban penggusuran Kali Mampang, Jakarta Selatan.  Pembongkaran rumah di bantaran sungai itu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada Senin (18/8) lalu. 

Pemprov DKI merelokasi 372 kepala keluarga dari tempat tersebut salah satunya ke Rusun Komarudin, karena Pemprov DKI menganggap bangunan tersebut didirikan di areal yang tidak layak huni.     

Sementara itu rusunawa Marunda, yang terletak di Jakarta Utara merupakan tempat pemindahan dari warga yang sebelumnya tinggal di Waduk Pluit. Rusunawa ini terdiri dari tiga klaster dan 26 blok.   

Sebagaimana diketahui pada 2013 lalu, Basuki juga dibuat kesal dengan pengelola rusun marunda, karena terdapat oknum tersebut yang diduga mempersulit warga miskin untuk tinggal, dengan memberi sejumlah persyaratan yang tidak dapat dipenuhi warga berkemampuan ekonomi lemah.

Editor : Bayu Probo