Basuki Ingin KPK dan Ombudsman di Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap bahwa ada tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengawasi semua kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tentunya kita minta agar kita ingin orang KPK bisa ada di inspektoratnya DKI agar bisa memonitor semua kegiatan di DKI termasuk nantinya akan melibatkan Ombudsman juga. Kita berharap tahun depan DKI itu betul-betul ada satu sistem untuk mencegah korupsi,” kata Basuki usai melakukan pertemuan tertutup dengan KPK di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Dia juga menyatakan bahwa setelah berunding dengan KPK, lembaga antirasuah itu sangat mendukung semua program pemberantasan korupsi di pemerintah daerah DKI Jakarta. Dengan melaporkan harta kekayaan dari setiap pejabat eselon yang rencananya akan dibuat secara online, maka tidak hanya KPK yang akan mengawasi tapi juga masyarakat bisa melihat.

“Siapapun yang akan menjadi pejabat eselon di DKI harus membuat LHKPN yang nantinya akan dibuat secara online. Kalau itu jadi, masyarakat ke depan ikut mengawasi gaya hidup camat kita, cocok atau nggak.”

Namun, KPK melalui juru bicaranya Johan Budi menyatakan bahwa tim penyidik dari KPK tidak bisa ditempatkan secara fisik di Pemprov DKI tapi nantinya KPK akan membentuk tim yang akan lebih detil menelisik seluruh pejabat pemprov termasuk dalam LHKPN seluruh pejabat pemprov.

“KPK tidak bisa secara fisik menempatkan pegawai khusus di situ, tapi nanti akan ada tim yang lebih detil termasuk menyelidiki soal LHKPN,” kata Johan.

Dalam pertemuan dengan Basuki, Johan Budi juga mengusulkan program pengendalian gratifikasi di pemprov supaya kesadaran pelaporan terima gratifikasi semakin meningkat di jajaran penyelenggara negara.

Editor : Bayu Probo