Basuki: Kalau Saya Presiden, Saya Sikat Mereka
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merasa kesal, pasalnya sampai saat ini masih banyak penerima rumah susun sewa (rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang salah sasaran.
“Memang kalau dibilang salah sasaran ya pasti terjadi, karena oknum di bawah (penerima rusun maupun petugas Pemda DKI) juga main. Intinya begitu, makanya saya mau balas dendam, kalau suatu hari saya jadi presiden, gua sikat tuh mereka semua yang dadah-dadah,” kata Basuki di Balai Kota, Senin (28/4).
Untuk saat ini, orang nomor dua di DKI yang akrab disapa Ahok itu mengaku belum bisa berbuat apa-apa untuk menangkap oknum yang menyewakan rusun, jadi sampai saat ini, pihak Pemprov DKI masih membiarkan tindakan pelanggaran tersebut.
“Biarin aja. Nanti kalau kita sempat, kalau ada kuasa sedikit, baru kita audit. Yang bisa perintah Jaksa dan Polisi kan cuma presiden. Kalau kita sudah bisa perintah Jaksa sama Polisi, baru bisa kita tangkap oknum ini,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, tindakan membiarkan tersebut bukan tanpa alasan. Pihaknya untuk sementara akan membiarkan oknum yang selama ini berlaku curang, karena nantinya pasti akan ada tindakan hukum.
“Jadi yang main ini berpikir sekarang masih bisa main, nanti ke depan makin susah, tidak apa-apa,” bebernya.
Rusunawa Marunda sebetulnya diberikan Pemprov DKI atas dasar kemanusiaan, untuk warga miskin yang sebelumnya mendirikan rumah di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang kemudian berkembang menjadi pemukiman kumuh. Ketika waduk tersebut memulai pengerukannya pada pertengahan 2013 lalu, atas upaya penanggulangan banjir Jakarta, warga pemukiman kumuh ini terkena dampak dari proyek revitalisasi tersebut.
Sebagai informasi, salah seorang warga Blok C Rusunawa Marunda, RJ mengatakan kepada satuharapan.com bahwa sampai saat ini, di sana masih banyak terjadi salah sasaran terhadap penerimaan rusun. Pelanggaran tersebut, sebagaimana diberitakan berbagai media massa, ditemukan sejak Februari 2014 lalu.
Salah sasaran itu misalnya saja, bukanlah warga yang direlokasi dari bantaran Waduk Pluit, melainkan warga lainnya yang mengontrak. Selain itu ada juga oknum penerima rusun yang sebenarnya bukan warga miskin, justru menyewakan sampai menjual kepemilikan rusun. Pelanggaran itu juga dikatakan melibatkan oknum Dinas Perumahan dan Gedung DKI untuk memuluskan jalan bagi calo yang menyewakan rusun.
Terkait dengan hal tersebut, Basuki memastikan bagi warga miskin yang sudah menerima rusun namun tidak terdaftar sebagai warga DKI, dirinya akan menyuruh mereka untuk membuat KTP DKI. Dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.
“Aku sudah paksa mereka ganti KTP. Sekarang kalau yang menyewakan kita tangkap, yang orang beli baik-baik korban, tetap dia (oknum) sikat juga, jadi dia sengaja bikin guncangan,” ujar Basuki.
Editor : Bayu Probo
Penguasa Baru Suriah: Pemerintah Transisi Tidak Boleh Mengec...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Hadi al-Bahra, kepala Koalisi Nasional Suriah yang mengelompokkan penentan...