Basuki: Pemasangan CCTV, Bentuk Deteksi Keamanan DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemasangan closed-circuit television (CCTV) di tiap wilayah kelurahan yang akan terhubung langsung dengan institusi kepolisian.

Hal itu dia kemukakan dalam sambutan saat meresmikan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Rakor Forpimda) dan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakartadi Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, pada Jumat (29/8).  

“CCTV penting bagi Jakarta sehingga nantinya masyarakat juga dapat berperan aktif menjaga keamanan di lingkungannya,” kata Basuki.

Pemasangan CCTV itu merupakan bentuk deteksi guna mencegah tindak kejahatan. Basuki mengemukakan hal itu dalam kaitan dengan agenda yang dipaparkan para pemateri, dalam dialog tentang peran intelijen dalam lingkungan terkecil sekali pun.

“Perlu deteksi awal untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan maupun tindak kejahatan,” lanjut Basuki.

Rakor Forpimda menampilkan pemateri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Wakapolda) Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno, Asisten Intelijen Panglima Komando Daerah Militer (Asintel Kodam) Jaya Kolonel Infanteri (Kol Inf) Sony Aprianto, SE, dan Kepala Badan Intelijen Daerah DKI Jakarta Brigjen TNI Kaharudin Wahab.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pada Senin (18/8) bahwa Pemprov DKI berniat membangun sistem CCTV di lima wilayah administratif kota Jakarta, yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta dalam mengintegrasikan semuanya dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan menjadi crisis center (pusat kontrol).

Para wali kota dari wilayah Jakarta hadir dalam kesempatan itu, yakni Wali Kota Jakarta Selatan Drs H Syamsudin Noor, MSi, Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono, SE, MM, Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto, Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Effendi, SH, MM, dan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Rustam Effendi.

Wakapolda Metro Jaya mengamanatkan apa yang seharusnya disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno yang kebetulan berhalangan, yakni penjelasan resmi Polda Metro Jaya tentang situasi keamanan DKI Jakarta setelah putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi, dan Polda Metro Jaya terbuka terhadap masukan dari segenap elemen masyarakat.

Sementara itu Kol Inf Sony Aprianto, SE memberi keterangan mengenai potensi Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) dan pencegahannya, berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya di segenap jajaran untuk mencegah timbulnya pengikut baru NIIS di wilayah DKI Jakarta. Sony Aprianto mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memberikan waktu hadir pada acara yang turut dihelat Badan Intelijen Daerah DKI Jakarta, dan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Forum Muspida) tersebut. 

Editor : Sotyati