Basuki Resmikan Pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meluncurkan pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

"Prosedur tidak boleh berbelit-belit, harus sesuai peraturan perundang-undangan, waktu pelayanan, dan biaya atau tarif harus jelas bagi masyarakat," kata Basuki dalam Peresmian BPTSP di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Basuki menambahkan, pelayanan yang baik harus disertai rasa keadilan dan seluruh personel BPTSP merupakan tulang punggung pelayanan publik sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah.

"Aparat tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun serta harus selalu bersikap transparan dalam proses dan prosedur pelayanan," dia menegaskan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menyatakan akan terus memantau kinerja seluruh personel BPTSP sehingga seluruh personel bekerja sebaik-baiknya. “Melalui kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV)," dia mencontohkan pemantauan itu.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala BPTSP Noor Syamsu Hidayat mengungkapkan pada tahap awal, prioritas utama adalah berjalannya peralihan proses pelayanan, dari yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi layanan PTSP.

"Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah mewujudkan pelayanan publik, baik perizinan maupun nonperizinan, yang murah, cepat, terjangkau, pasti, dan efisien," kata Noor.

Ke depan, BPTSP akan menyelenggarakan layanan terpadu di 318 lokasi pelayanan, yaitu di BPTSP provinsi, enam kantor PTSP kota/kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan.

"Dengan demikian, BPTSP dapat secara bertahap menyelenggarakan seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang secara keseluruhan mencapai 518 jenis," Noor menambahkan.

Beberapa urusan perizinan itu, di antaranya perizinan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (Ant)