Berantas Korupsi di Pemprov DKI, KPK Fokus Benahi Sistem

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dalam memberantas korupsi di badan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua KPK Bambang Widjanarko mengungkapkan, KPK akan memberikan prioritas kepada sistem bukan kepada pelakunya. Sektor tertentu, yaitu penganggaran, lalu APBD, APBD-P yang berkaitan dengan pendapatan akan menjadi prioritasnya.

Selama ini tren pemberantasan korupsi itu ada kesalahan paradigmatik, seolah-olah korupsi bisa diselesaikan dengan menangkap orang. Padahal sistem justru yang harus dibenahi, karena sistemlah yang memproduksi tindak pidana korupsi, sebagaimana disampaikan Bambang di Balai Kota didampingi Gubernur DKI Jakarta, Rabu (30/10).

“Ada pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor. Masalahnya antara informasi yang diberikan oleh BPH Migas dengan informasi yang dicatat oleh Pemprov DKI itu berbeda. Jumlah perbedaannya mencapai hampir 200 miliar kalau dikenakan pajak. Jadi berdasarkan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi dan dikirimkan harus dikenakan pajak 5% dari nilai itu. Itu baru yang di darat, belum yang di laut, kasusnya lebih tinggi lagi,” jelas Bambang.

Dalam penganggaran, beberapa masalah yang masih muncul, yaitu penganggaran hibah dan bantuan sosial ada yang tercantum dalam SK pendapatan APBD tanpa melalui pembahasan dengan pihak eksekutif, yang ditemukan sebanyak 191 lembaga.

Selain itu KPK juga meneliti pelayanan publik, rumah sakit, imigrasi, pertanahan. Di mana tahun lalu KPK meneliti KIR, tahun ini tidak, namun akan ada treatment tersendiri mengenai KIR. Dia mengklarifikasi sudah ada temuan-temuan, khusus untuk pelayanan publik sudah ada 3 yang ditindaklanjuti dari 4 temuan. Tetapi yang masih bermasalah soal penganggaran, dari 4 temuan, seluruhnya belum ditindaklanjuti, padahan nilai anggaran di DKI tinggi sekali.

“Sistem ini yang sedang dibenahi. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ditemukan ada anggaran yang nyelonong masuk, padahal itu sudah dicoret. Nantinya Pemprov DKI akan membangun e-budgeting untuk mengatasi ini.”

Fokus selanjutnya, yaitu sistem kordinasi dan supervisi di bidang pencegahan. Korupsi tidak bisa didekati hanya dengan menindak orang, tetapi juga sistem yang pro kejahatan harus ditangani. Selain itu yang harus dibangun adalah sistem dan kompetensi personil.

“Temuan KPK saat ini hanya melihat ada tidaknya disiplin, tapi nanti ke depannya kita akan lihat dalam misalnya dalam kesehatan, standar minimal jumlah kebutuhan dokter, jumlah tempat tidur, dengan begitu kita akan tahu quality service-nya,” tegas Bambang.

“Hal yang lebih penting, pekerjaan-pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh KPK, BPKP, ataupun Pemprov sendiri,” kata Bambang. Pihaknya juga berharap ingin menjadikan Jakarta sebagai center of excelent barometer pelayanan publik yang bagus dan sebagai role model. Komitmen ini yang harus didorong dan diwujudkan bersama.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja