Berbagai Kalangan Bahas Pemajuan Kebebasan Beragama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Berbagai permasalahan yang menyangkut pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bukan semata-mata persoalan meningkatnya intoleransi, namun dalam sejumlah kasus justru aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal terlibat atau mendukung pelanggaran tersebut. 

Hal ini diperparah dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam setiap pelanggaran, institusi yudisial juga belum mampu memberikan keadilan kepada para korban, melakukan praktek yang diskriminatif, menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi, dan gagal menjadikan peradilan sebagai wilayah penting untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hal tersebut dibahas dalam Seminar Nasional dengan mengangkat tema "Kepemimpinan Nasional Baru dan Pemajuan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan" di Hotel Akmani Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (15/8). Turut menjadi pembicara yaitu Prof. Muhammad Machasin dari Kementerian Agama, Abdul Mu'ti dari PP Muhammadiyah, Musdah Mulia dari Megawati Institute, Bonar Tigor Naipospos dari Wakil Ketua Setara Institute dan Anis Baswedan dari Tim Transisi Jokowi-JK.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja