Berlanjut, Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NTB, Sulteng, Banten, Lampung

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Lampung.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip build back better.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Lampung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Ruang Nusantara II Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/1), seperti dilansir setkab.go.id.

Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen TNI Doni Monardo.

Dalam rapat tersebut, Menteri Basuki menyampaikan progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Di NTB: Pembangunan Kembali

Di Provinsi NTB, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fasilitas umum dilakukan dengan pembangunan kembali. Hal ini dikarenakan masih adanya lahan yang luas sebagai lokasi baru fasilitas umum.

Untuk rekonstruksi fasilitas publik, dari total yang dilaporkan sebanyak 1.317 bangunan yang rusak akibat gempa di NTB terdiri atas bangunan pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, pasar dan bangunan lain, sebanyak 1.230 bangunan sudah terverifikasi untuk diperbaiki.

“Untuk fasilitas publik ini saya tidak khawatir. Yang ditangani oleh Kementerian PUPR sebanyak 517 fasilitas publik, dengan perincian yang sedang proses pembangunan sebanyak 145 dan 332 fasilitas publik sudah selesai dibangun. Sedangkan sisanya sebanyak 713 fasilitas publik dibangun oleh pihak lain seperti melalui CSR, Swadaya, dan sumbangan organisasi lain,” kata Menteri PUPR.

Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak dilakukan secara gotong royong melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) dengan model Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas), dengan demikian masyarakat yang rumahnya rusak tidak hanya menjadi penonton.

Dari hasil verifikasi BNPB sebanyak 75.138 rumah rusak berat dan telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebanyak 74.092 rumah.

Masyarakat yang memilih membangun RISHA ada 3.873, Rumah Instan Kayu (RIKA) sebanyak 7.832, Rumah Instan Konvensional (RIKO) sebanyak 6.318, Rumah Cetak Indonesia (RCI) sebanyak 56, dan Rumah Instan Sederhana Baja (RISBA) sebanyak 333 unit. Dari total 18.412 unit, sudah dibangun sebanyak 4.670 unit yang sebagian sudah selesai.

Dalam membangun rumah tahan gempa, masyarakat didampingi oleh fasilitator. Saat ini terdapat 766 orang fasilitator termasuk CPNS PUPR, sementara kebutuhannya diperkirakan sebanyak 2.700-3.000 fasilitator.

“Kita berupaya untuk mempercepat, di antaranya dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pasokan bahan bangunannya. Saat ini kami sedang melatih 600 CPNS PUPR sehingga nanti akan menjadi 1.366 Fasilitator. Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan dukungan dari TNI sebanyak 1.500 orang sehingga total sebanyak 2.866 fasilitator,” kata Menteri PUPR.

Di Sulteng, Merelokasi Tempat Tinggal Penduduk

Berbeda dengan NTB, rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Donggala dan Sigi di Provinsi Sulteng dilakukan dengan merelokasi tempat tinggal penduduk, terutama untuk permukiman warga yang terdampak tsunami dan likuifaksi.

“Untuk relokasi itu dibutuhkan proses, termasuk penentuan lokasi dan pengadaan lahan yang saat ini masih diproses di Kementerian ATR/BPN. Untuk itu kita bangunkan hunian sementara (huntara),” katanya.

Menteri Basuki menjelaskan, dari rencana huntara sebanyak 699 unit yang tersebar di 72 lokasi, saat ini sebanyak 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dengan perincian 231 unit sudah selesai dan 26 unit sudah dihuni.

Menteri PUPR menargetkan seluruh huntara yang dibangun dapat rampung selambat-lambatnya pada akhir Februari 2019.

“Tugas kami adalah menyediakan huntara, sementara untuk proses penghunian akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” Menteri Basuki menambahkan.

Di Lampung dan Banten, Konsep Relokasi

Sedangkan untuk penanganan pascabencana di Provinsi Lampung Selatan dan Banten, Menteri Basuki menyatakan juga akan menggunakan konsep relokasi dengan tujuan untuk mengatur ulang penataan ruang di Pandeglang dan Lampung. Ia mengatakan masih ada beberapa permukiman yang berada langsung di bibir pantai.

Sebanyak 558 unit rumah di Kabupaten Lampung Selatan dilaporkan rusak berat, dengan rencana akan diganti lewat pembangunan rumah khusus (rusus) dan 714 unit rumah rusak berat di Pandeglang akan dibantu lewat skema BSPS dan 308 unit rumah akan dibangun rusus.