Besok Jokowi Kunjungi Natuna

TANJUNGPINANG, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna pada hari Kamis (23/6) pagi, kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal.

"Agenda presiden ke Natuna itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan di pulau itu," katanya yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, hari Rabu (22/6).

Heri mengatakan Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke pulau di utara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tersebut.

"Kan saat penyampaian visi misi Gubernur Kepri diceritakan tentang Natuna dan pulau-pulau lain. Mungkin Presiden Jokowi ingin menyaksikan langsung," katanya.

Dia membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna terkait klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan di Natuna.

 "Tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu," katanya.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna mendadak. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang seharusnya hari ini melakukan safari Ramadan di Karimun terpaksa menunda kegiatan tersebut.

 "Gubernur standby untuk memastikan apakah presiden jadi ke Natuna atau tidak," ujarnya.

Selain menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna, kata dia juga melakukan penenggelaman kapal ikan milik nelayan asing yang ditangkap TNI AL belum lama ini.

Natuna Milik Indonesia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok (RRT) sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia.

“Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar,” kata Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Malaysia, hari Jumat (20/11) lalu seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Menlu, kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Sebagai bukti terakhir, Menlu mengutip pernyataan juru bicara Menlu Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. “Ini adalah wilayah Indonesia. Titik,” kata Retno.

Dijelaskan Menlu, bahwa penentuan delimitasi, termasuk zona ekonomi eksklusif dan batas kontinental, ditarik dari garis-garis tersebut, karena yang disengketakan antara beberapa negara adalah masalah fitur berupa pulau, atol, bebatuan, dan sebagainya.

“Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun,” ujarnya.

Diakui Menlu, sempat ada tumpang batas continental antara Indonesia dengan Malaysia terkait keberadaan Pulau Natuna itu. Namun ditegaskannya, bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan dan dicatatkan ke PBB.

Sementara soal tumpang tindih kawasan ZEE dengan Malaysia di barat dan Vietnam di utara, menurut Menlu, saat ini masih dinegosiasikan.

Ia menyebutkan, Indonesia dan Malaysia saat ini sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.

“Indonesia mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik ketegangan di kawasan,” kata Menlu.

Sementara itu Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tersebut.

“Soal nine-dash line, kami sepakat bahwa kebebasan pelayaran, code of conduct mengemuka. Namun kita ingin mengedepankan dialog untuk mengatasi masalah itu,” terang Luhut.

Menkpolhukam  menambahkan bahwa Indonesia telah merencanakan kerja sama eksplorasi di ladang potensial energi di Natuna, namun rencana itu ditunda karena harga gas turun.

Editor : Eben E. Siadari