BI Akan Salurkan Bansos Via Elektronik untuk 15,6 Juta Keluarga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara elektronik kepada 15,6 juta keluarga Indonesia pada 2019 dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

“Tahun ini target 15,6 juta keluarga akan kita coba salurkan dengan bantuan sosial elektronik,” katanya dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9).

Ia menuturkan pemilihan penyaluran bansos secara elektronik tersebut juga merupakan salah satu komitmen Bank Indonesia untuk memajukan ekonomi keuangan digital di Indonesia khususnya peningkatan inklusi keuangan dan inklusi ekonomi.

“Inklusi keuangan itu masyarakat kita yang selama ini belum tersentuh dunia keuangan bisa tersentuh kalau inklusi ekonomi adalah bagaimana ekonomi digital membantu UMKM sehingga bisa berinovasi khususnya melalui fintech,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 31 Juli 2019, bantuan sosial yang telah tersalurkan adalah Rp75,08 triliun yaitu setara dengan 77,36 persen dari pagu dana bansos dalam APBN 2019 yakni Rp97,06 triliun.

Selain itu, Perry menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah mengubah visi terkait sistem pembayaran 2025 yaitu terintegrasi dalam sistem keuangan secara end to end process dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan melalui teknologi digital.

Ia menjelaskan bahwa selama ini BI lebih banyak menunggu usaha-usaha rintisan atau stratup yang mengajukan izin khususnya terkait sistem pembayaran. Hal tersebut dirombak melalui visi 2025 BI yaitu semula berdasarkan regulatory approach menjadi development approach.

“Adanya development approach dengan menggandeng pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, dan dunia usaha untuk mengembangkan startup bersama-sama,” ujarnya.

Ia melanjutkanjika para pelaku sektor startup tersebut telah berhasil menciptakan usahanya maka akan didiskusikan terkait regulasi yang diterapkan.

“Kalau regulasi terkait payment sistem ke Bank Indonesia, kalaj regulasi yang terkait dengan jasa keuangan lain crowdfunding, peer to peer lending itu tentu saja akan ke OJK,” ujarnya.

Senada dengan Perry, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga beranggapan bahwa perkembangan financial technology (fintech) yang semakin pesat dapat berperan besar untuk membantu pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen.

Darmin menjelaskan hal tersebut dapat terjadi karena fintech memiliki kelebihan dalam memberi pelayanan keuangan yang cepat, terjangkau, dan aman untuk masyarakat sehingga diharapkan bisa membantu ekonomi digital di Indonesia.

“Progress inklusi keuangan Indonesia, survei OJK menunjukkan bahwa tahun 2017 sebanyak 68,7 persen orang dewasa telah memiliki akses ke institusi keuangan formal,” kata Darmin. (ANTARA)