Bijak Memilih Kepala Daerah di Tengah Pandemi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Lebih dari 106 juta warga Indonesia pada hari Rabu (9/12) akan diberi kesempatan menggunakan suara mereka untuk memilik kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020.

Ada sembilan provinsi yang memilih gubernur dan wakilnya, yaitu Provinsi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Untuk Daerah Tingkat II, ada 37 kota yang akan memilih wali kota dan wakilnya, dan 224 kabupaten yang akan memilih bupati dan wakilnya.

Sebanyak 106.774.112 warga terdaftar sebagai pemilih, dan di tangan mereka akan ditentukan siapa kepala daerah mendatang. Dan pemungutan suara akan dilakukan di 304.927 TPS, dengan setiap TPS akan menrima sekitar 500 pemilih.

Pilkada 2020 ini akan menjadi proses politik pertama yang diselenggarakan di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia, sehingga sering kali disuarakan dengan keras semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan selama proses politik ini.

Maka sangat didukung bahwa TPS boleh menolak warga yang akan memilih jika tidak mematuhi protocol kesehatan. Ini sejalan dengan penegakkan hokum kepada kandidat yang melanggar protocol kesehatan selama masa kampanye.

Dua Tantangan

Kesempatan dalam Pilkada ini bukan hanya terkait dengan proses politik secara demokratis untuk memilik kepala daerah yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemic COVID-19.

Pemungutan suara di TPS-TPS bukan hanya akan menentukan kepemimpinan daerah, tetapi juga akan menentukan apakah itu menjadi ajang penyebaran virus corona atau tidak. Tantangannya tentu saja memilih kepala daerah yang berwatak pemimpin, bukan penguasa, dan mencegah penyebaran virus corona. Akan menjadi tragedi bagi daerah yang “salah” memilih kepala daerah, dan pemungutan suara yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi ajang penyebaran virus yang mematikan ini.

Siapa, Dipilih atau Diskip

Jika begitu, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencapai dua sasaran aatu menghadapi tantangan dalam Pilkada ini? Untuk mendapatkan kepala daerah yang baik, tentu warga harus memilih kandidat yang menurut pemilih berwatak pemimpin, terlepas dia petahana atau bukan.

Kandidat yang terbukti ceroboh dalam menegakkan protokol kesehatan, juga menunjukkan dia tidak disiplin dan tidak taat peraturan dan hukum. Kandidat seperti ini “skip aja,” karena ketika memimpin juga akan cenderung melakukan hal yang sama, tidak taat hukum.

Kandidat yang juga menunjukkan mereka didukung oleh cukong, juga tidak pantas dipilih, karena dia tidak akan menjadi pemimpin rakyat, tetapi menjadi “budak” cukong, Pemerintahannya akan cenderung menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara akibat pandemi.

Kandidat yang bermain “politik dagang sapi” dan “politik uang” juga tidak pantas dipilih, karena ketika menjabat akan berusaha keras mengeruk uang rakyat untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan, dan juga membayar kepada cukong yang membiayai awal. Maka pemilih yang rasional dan bertanggung jawab juga tidak akan menerima “uang” politik.

Soal Petahana

Lalu pilih kandidat seperti apa? Disarankan pilih kandidat yang selama ini menunjukkan waktak pemimpin, peduli pada rakyat, dan taat pada hukum dan konstitusi. Ini akan terlihat dari perilaku dan kiprahnya dalam politik, dan program-program yang ditawarkan. Ini termasuk kandidat yang tidak mementingkan kelompok dan sectarian, karena pejabat seperti itu tidak akanmenjadi pemimpin bagi seluruh rakyat.

Tentang program yang ditawarkan, cermati apakah program itu rasional, layak, bisa dilaksanakan, dan fokus pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Dalam bidang ekonomi, mestinya fokus pada pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi.

Tentang kandidat petahana, biasanya mereka mempunyai peluang memanfaatkan kesempatan untuk pencitraan diri, dan pemilih bisa terkecoh. Tetapi performa kerja terkait pandemi sangat penting untuk dipertimbangkan pada mereka, termasuk dalam pemberian bantuan sosial, indikasi adanya korupsi, dan ketaatan pada protokol kesehatan. Jika seperti ini, mungkin baik memilih yang baru.

Namun demikian, hasil Pilkada ini sepenuhnya ditangan warga dan penyelenggara yang jujur. Bagaimana warga memilih pemimpin mereka, dan siapa yang terpilih, akan menggambarkan kualitas demokrasi kita, kemajuan peradaban kita sebagai bangsa, dan masa depan kita menghadapi pandemi.

Selamat menggunakan hak pilih, jadilah pemilih dan warga negara yang rasional dan bertanggung jawab. 

Editor : Sabar Subekti