Bima Arya: Beda Pendapat adalah Proses Demokrasi

Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya Sugiarto masuk ke mobilnya usai melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (14/7). Kedatangan Bima untuk merevisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang sebelumnya telah ia berikan saat mendaftar menjadi calon wali kota. (Foto: Antara)

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto memilih tetap berada di partai, meski berbeda pendapat terkait revisi RUU Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD karena hal itu dianggap sebagai proses demokrasi.

"PAN itu partai demokrasi yang menghargai perbedaan. Selama itu dilakukan dalam periode demokrasi, saling menghormati, ya ini yang ditunjukkan, tidak ada yang dipecat, tidak ada yang diberi sanksi," katanya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/9).

PAN merupakan salah satu partai pendukung revisi RUU Pilkada bersama dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Dalam revisi UU Pilkda tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan diganti dengan pemilihan oleh DPRD, baik gubernur, bupati maupun walikota.

Bima Arya yang juga walikota Bogor memiliki pendapat bahwa pilkada tetap dipilih oleh rakyat atau pilkada langsung.

Menurutnya, pilkada langsung membuka ruang partisipasi publik karena esensi dari demokrasi adalah partisipasi. Lewat pilkada langsung, seorang pemimpin diikat secara emosional dengan pemilih.

Selain itu, lanjut Bima, pilkada langsung juga membuka ruang yang sangat lebar untuk kaderisasi kepemimpinan. Karena pemimpin dapat berasal dari berbagai latar belakang di masyarakat.

"Saya menghormati proses yang ada dan saya pun paham, mengapa ada pendapat yang berbeda di dalam partai. Seperti Bapak Yusril juga tidak setuju terhadap pilkada langsung, Pak Mahfud juga tidak setuju. Tapi saya yakin teman-teman paham kenapa saya tetap berpendapat bahwa pilkada itu harus langsung," kata Bima.

Terkait mundurnya Wwalikota Singkawang, Awang Ishak dari PAN terkait perbedaan pendapat terhadap putusan partainya yang mendukung RUU mengenai pemilihan kepala daerah, Bima menyayangkan hal tersebut.

"Ya, saya menyesalkan itu. Partai ini harus dibangun, kalau berbeda dengan partai terus mundur bagaimana partai itu bisa sehat. Sedikit-sedikit mundur, mundur kok sedikit-sedikit," kata Bima berseloroh. (Ant)