BKKBN Gelar KB Serentak di Jateng

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelayanan program Keluarga Berencana (KB) serentak di Jawa Tengah (Jateng) dalam memperingati Hari Perempuan Internasional 2023.  

"Kegiatan pelayanan ini menyesuaikan International Women Day. Dimana memberikan hak-hak kepada perempuan untuk sehat. Kontrasepsi bukan sekadar alat untuk membatasi kehamilan, akan tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan,” kata Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/3).

Eni menuturkan layanan KB tersebut sebenarnya sedang digelar serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 hingga 11 Maret 2023. Namun untuk di Jawa Tengah, pelaksanaan pelayanan KB serentak dipusatkan di Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

Di Kabupaten Demak, layanan dipusatkan di Puskesmas Guntur II dan Klinik Rifda Bonang. Sedangkan di Semarang digelar di Rumah Sakit Tentara (RST) Bhakti Wira Tamtama, Kota Semarang. Dalam peluncuran pelayanan KB serentak di Demak, sasaran pelayanan meliputi KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca persalinan, dan KB baru selain KB pasca persalinan.

Eni menjelaskan KB serentak melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), bisa mengatur jarak kehamilan dan mengurangi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi menjadi stunting.

Selain itu, MKJP membantu mengurangi mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB), sekaligus menurunkan Angka Kesuburan Total (TFR), menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sambil mengkampanyekan 4Terlalu (jangan hamil terlalu muda, hamil terlalu tua, hamil terlalu banyak, hamil terlalu sering).  

Eni membeberkan di samping menyediakan pelayanan MKJP berupa implan, IUD, MOW, dan MOP sesuai dengan karakteristik pelayanan dan kondisi zona wilayah masing-masing, ada pula pelayanan KB dengan jenis metode kontrasepsi jangka pendek seperti kondom, pil, dan suntik.

“Capaian prevalensi MKJP kita secara nasional pada 2022, sebesar 22,6 persen padahal target 28 persen pada tahun 2024. Secara kualitas MKJP lebih efektif, efisien dan ekonomis. Jadi masyarakat bisa menghemat uangnya, tenaganya dan waktunya, untuk lebih berkonsentrasi mengasuh anaknya lebih optimal," kata Eni Gustina.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono menambahkan angka prevalensi MKJP di Jawa Tengah mencapai 27 persen, sementara persentase MKJP secara nasional sebesar 22,6 persen. Capaian itu selaras dengan prevalensi stunting di Demak yang bisa turun 9,2 persen.

"Jadi apabila MKJP diterapkan, maka bisa selaras dengan percepatan penurunan stunting. Di kabupaten Demak, angka KB-nya sudah bagus. Bahkan di puskesmas ini, angka KBPP-nya mencapai 86 persen,” kata Widwiono.