BKPM Berikan Jaminan Keamanan Berinvestasi di Sulsel

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyelenggarakan acara investor forum dalam rangka “Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-POLRI tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia”, hari Jumat (11/11).

Dalam acara ini, para pemangku kepentingan yang terkait dengan jaminan keamanan kegiatan investasi menyebarluaskan informasi atas pedoman kerja antara BKPM dengan Polri, yang ditandatangani tanggal 19 September 2016 di Jakarta. Pedoman kerja ini berisi tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia.

Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, mengatakan pedoman kerja ini merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menggairahkan iklim investasi di Indonesia, juga sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

“Melalui kerjasama ini, BKPM, Polri, Pemprov Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Tamba Hutapea dalam keterangan tertulis hari Jumat (11/11).

Menurut Tamba, para investor sejak mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal (baik PMA maupun PMDN), akan dijamin keamanannya dalam merealisasikan proyeknya. BKPM, Polri, Pemprov dan Polda Sulsel selaku instansi yang bertanggung jawab dalam realisasi proyek dan keamanannya akan saling melakukan koordinasi dan bekerjasama untuk mencari solusi atas permasalahan gangguan keamanan.

“Jika jaminan keamanan dapat diwujudkan, maka implikasi positif atas realisasi proyek investasi dapat segera terwujud,” katanya.

Dalam hal target realisasi investasi, Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai Rp 4,8 triliun atau 40 persen dari target sebesar Rp 12 triliun, atau pada posisi ke-21 untuk realisasi PMDN dan posisi ke-19 untuk realisasi PMA dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Sulsel, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp 594,8 trilliun dan Tahun 2017 sebesar Rp 631,5 triliun sampai dengan Rp 678,8 trilliun akan dapat tercapai,” kata Tamba Hutapea.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain para Bupati/Wali Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kapolres/Kapolresta di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPM-PTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta perusahaan PMA/PMDN yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui sosialisasi ini diharapkan Kepala BPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, para Kapolres/Kapolresta di Sulawesi Selatan, para Kepala BPM-PTSP Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dapat melakukan pertemuan berkala dan koordinasi yang lebih baik untuk dapat meningkatkan rasa aman berinvestasi dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.

“Selain itu, perusahaan-perusahaan penanam modal yang berinvestasi di Sulawesi Selatan dapat melakukan komunikasi dan membahas berbagai permasalahan yang mereka hadapi pada waktu merealisasikan investasinya, sehingga perusahaan merasa nyaman dalam berinvestasi di Sulawesi Selatan,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari