BKPM Percepat Konstruksi 16 Proyek Senilai Rp 9,06 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan pemantauan dari proyek-proyek yang dilaksanakan dalam kawasan industri yang mengimplementasikan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Capaian kemudahan layanan investasi tersebut hingga kini telah memfasilitasi 16 proyek yang sedang dalam tahap konstruksi dengan luas tanah 210,23 hektar senilai Rp 9,06 triliun berlokasi di tujuh kawasan industri.

Kepala BKPM Franky Sibarani melaporkan bahwa BKPM telah mencatat total 32 proyek baik yang sedang dalam masa konstruksi maupun yang sedang dalam tahapan persiapan yang dilaksanakan dalam kawasan industri KLIK dengan nilai investasi mencapai Rp 55,62 triliun dan luasan lahan 597,04 hektar.

“Selain 16 proyek yang sedang dalam masa konstruksi itu, terdapat 16 proyek lainnya yang tahapannya belum konstruksi jadi masih minat, proses perizinan dan persiapan dengan luasan lahan 386,81 hektar dan nilai investasi Rp 46,5 triliun di empat kawasan industri,” katanya dalam keterangan resmi kepada media, hari Selasa (31/5).

Menurut Franky, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dari proyek-proyek yang diimplementasikan di kawasan KLIK.

“Ini karena selain percepatan dibutuhkan untuk peningkatan realisasi investasi. BKPM tentu akan mendukung proyek-proyek investasi tersebut,” lanjutnya.

Franky mengemukakan bahwa beberapa langkah koordinasi dilakukan dengan kementerian koordinator perekonomian, kemudian koordinasi di daerah dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan industri.

“Beberapa rapat inter kementerian juga dilakukan untuk menyiapkan proyek-proyek seperti I-PRO Danau Tob yang dilaksanakan di BKPM,” katanya.

Franky menambahkan bahwa target investasi nasional tahun ini yang mencapai Rp 594,8 triliun membutuhkan langkah-langkah konkret yang dapat mendukung pencapaian target tersebut.

“KLIK adalah salah satu program yang diharapkan dapat mendorong akselerasi realisasi investasi. Dengan investor langsung melakukan proses konstruksi ke kawasan industri yang ditetapkan maka terjadi percepatan dari time lag komitmen investasi ke realisasi investasi,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba Hutapea menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terkait dengan beberapa persoalan pertanahan yang ada terkait kawasan industri.

“Dengan penetapakan sebagai kawasan industri KLIK, tentu lahannya harus clean and clear. Ini menjadi salah satu hal yang kami selesaikan,” kata Tamba.

Saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 10.022 hektar.

14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari tiga kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari satu kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan satu kawasan industri seluas 3.000 hektare.

Kemudian Banten terdiri dari tiga kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari lima kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari satu kawasan industri seluas 100 hektar.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja