BKPM: Sektor UKM Jadi Korban Utama Regulasi Berbelit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menyoroti regulasi yang berbelit yang masih menjadi kendala dalam upaya untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.  

Menurut Tom, sapaan akrabnya, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai menjadi salah satu korban terbesar dari rezim perizinan yang berbelit. Tom menyampaikan bahwa regulasi yang berbelit merupakan beban terbesar bagi UKM.  

“Perusahaan besar bisa membayar banyak pengacara untuk mengurusi hal tersebut, namun bagi UKM mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, akhirnya mereka tidak mengurus dan tetap menjadi sektor informal,” kata Tom di dalam acara dengan tema Vital and Growing: Adding Up US-Indonesia Economic Relationship yang digelar oleh US Chamber of Commerce di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, hari Kamis (15/9). 

Tom menilai bahwa salah satu UKM unggulan Indonesia yang telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mereka akan mulai melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. 

“Mereka memilih 100 persen ekspor, karena mereka telah mendapatkan US certified agency, Switzerland certified agency, namun mereka kesulitan untuk memenuhi regulasi di Indonesia,” jelasnya. 

Menurut dia, hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat Indonesia sedang dalam upaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business). Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan targetnya untuk meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat ke-40. 

Tom juga menyampaikan berbagai langkah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengangkat UKM masuk ke sektor formal. Salah satunya terkait dengan rencana kerjasama dengan perusahaan online asal Tiongkok, Alibaba.  

“Dalam kunjungan ke markas Alibaba di Hangzhou beberapa waktu lalu, dibicarakan kemungkinan kerjasama untuk membentuk platform guna memberikan bantuan bagi UKM untuk memasuki sektor formal,” lanjut Tom. 

Kawal Deregulasi

Selain itu, BKPM juga akan terus melakukan berbagai reformasi dan mengawal deregulasi kebijakan di berbagai bidang. 

Sementara ketika moderator acara tersebut Lin Neuman menanyakan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan diseminasi kebijakannya, Kepala BKPM menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi email, maupun berbagai platform media sosial. 

Selain Kepala BKPM, panelis lainnya yang hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai pengusaha maupun pemerhati hubungan Indonesia Amerika.  

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut menyoroti masih belum optimalnya investasi berskala menengah kecil dari Amerika Serikat.  

“Kementerian Perindustrian bersama Pak Tom siap membantu pengusaha Amerika Serikat yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Airlangga. 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara sumber investasi utama ke Indonesia. Dari data BKPM, periode Januari-Juni 2016, realisasi investasi dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 358 juta terdiri dari 263 proyek. Capaian tersebut berada di peringkat sembilan terbesar negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. (PR) 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja