BNP2TKI: Ponpes Bisa Bantu Edukasi Masyarakat

MALANG, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur, mengatakan pondok pesantren (ponpes) bisa bekerja sama membantu pemerintah, dalam mengedukasi masyarakat tentang perlunya bekerja ke luar negeri secara prosedural.

"Saya yakin kalangan ponpes bisa mengedukasi masyarakat, mengenai pentingnya bekerja sesuai prosedural," ujar Gatot dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Ilmu Al Quran, Malang, Jawa Timur, Minggu (20/7).

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penutup Safari Ramadhan 1435 H.

Gatot mengatakan, saat ini masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat tanpa melalui penempatan. Hal itu berarti TKI direkrut secara perorangan dan terjebak dalam modus perdagangan manusia.

"Kalau masyarakat ingin kerja ke luar negeri, carilah informasi di situs BNP2TKI, atau datangilah kantor   Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) Surabaya atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seetempat."

Dalam situs web BNP2TKI, sambung dia, banyak informasi peluang kerja sebagai operator di Korea Selatan dan sebagai perawat di Jepang.

"Jika ingin ke Korea, maka harus belajar Bahasa Korea di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) Bahasa Korea yang banyak tersebar di Malang."

Mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, itu mengingatkan untuk tidak mudah terayu dengan janji pengelola LPK yang menjamin berangkat ke Korea.

"Yang bisa memberangkatkan adalah pihak Korea, bukan BNP2TKI dan LPK," tegas dia.

BNP2TKI hanya fasilitator program penempatan TKI ke Korea.

Disinggung mengenai anggapan negatif penempatan TKI perempuan di luar negeri, Gatot mengakui hal tersebut. Di Tamiang, Aceh, misalnya banyak kasus pencurian, minuman keras yang dilakukan oleh anak-anak TKI.

"Oleh karena itu BNP2TKI, terus meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menekan ekses negatif itu."

Gatot juga menyarakan,  agar perempuan sebaiknya tidak menjadi TKI di luar negeri kecuali kalau terpaksa.

"Pemerintah tidak menyuruh warga bekerja di luar negeri. Tapi kalau ada yang mau, pemerintah menfasilitasinya," tukasnya. (Ant)  

Editor : Bayu Probo