Bongkar Kalijodo, Polda Gelar Rakor

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Polisi Daerah (Kapolda) DKI Jakarta, Tito Karnavian, bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat koordinasi terkait rencana pembongkaran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, hari Senin (15/2).

"Hari ini Kapolda yang akan memimpin rapat koordinasi semua, termasuk mendengarkan semua pihak RT dan RW," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, hari Senin ini.

Dia mengaku akan menyerahkan kepada kepolisian untuk menentukan langkah persuasif yang akan dilakukan saat penertiban. Berdasarkan laporan sementara, Ahok mengungkapkan saat ini sudah tidak ada preman yang melindungi kawasan prostitusi tersebut.

"Nggak ada preman kata polisi. Lihat saja nanti, kalau ada benturan, premannya berarti masih banyak. Intinya kami sudah koordinasi dengan Polda," kata dia.

Terkait dengan warga Kalijodo, setelah penggusuran, rencananya Pemprov DKI akan memberikan rumah susun bagi warga yang memiliki KTP DKI, kecuali bagi pekerja seks komersial (PSK). Namun, bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI, Ahok mengusulkan untuk pulang ke daerah masing-masing.

"Itu (PSK) kan rata-rata bukan KTP DKI. Nanti dipulangkan, kami ada dana," kata Ahok pada hari Kamis (11/2) lalu.

Kemudian untuk warga yang masih ingin berdagang, Ahok akan memberikan kewenangan kepada Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi (UMKMP) dan Pasar Jaya.

Editor : Sotyati