BPIP: Ekonomi Kerakyatan UKM Wujud Sila Kelima Pancasila

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke lima Pancasila, khususnya para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan memperkokoh dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

"Kami juga mendorong agar kepemilikan dan pengembangan ekonomi yang selama ini masih didominasi pengusaha besar tidak terlalu mendominasi ke depannya," kata Pelaksana Tugas Kepala BPIP Profesor Hariyono di Semarang, Kamis (21/11).

Menurut dia, hal itu sebagai upaya pemerataan dan kemakmuran bersama, baik kalangan pengusaha, pelaku ekonomi kerakyatan maupun masyarakat.

"Ini untuk kebutuhan bersama bahwa dalam ekonomi Pancasila itu jelas tidak boleh dikuasai oleb sekelompok kecil pengusaha besar, tapi sebaliknya sekelompok ekonomi kerakyatan tidak boleh pasif, harus aktif sehingga gotong royong antara pemerintah, swasta, rakyat bisa tumbuh," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Hariyono di sela kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah" yang diselenggarakan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP.

Menurut dia, BPIP ingin ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia tidak berjalan secara konvensional sehingga pihaknya menggandeng kalangan akademisi di bidang ekonomi dan para pelaku UKM agar mau terlibat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kami coba menyinergikan berbagai pihak, termasuk pelaku UKM agar tidak terjerat pengetahuan kognitif bersifat teoritik dan kami berharap kalangan akademisi ekonomi melihat praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan jika permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan UKM terutama yang menyangkut ekonomi kerakyatan.

"Kedaulatan ekonomi bukan sekadar jargon para politikus atau pejabat nehara, tapi bagaimana kemandirian ekonomi itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP Dr. Rima Agristina menambahkan, perlu ada pemetaan persoalan jika pemerintah ingin mengangkat pelaku UKM pada berbagai program-program pemerintah.

"Oleh karena itu, kami pertemukan kelompok-kelompok UKM supaya bisa mengarusutamakan Pancasila secara gotong royong," katanya.

Kegiatan diskusi tersebut dihadiri sejunlah dekan dan dosen ekonomi serta bisnis dari berbagai perguruan tinggi, twlermasuk 150 pelaku UKM di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Tengah. (Ant)