BPIP-MPR Kerja Sama Kembalikan Marwah Pancasila

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pimpinan MPR RI menerima kunjungan dengan pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), salah satu poinnya adalah komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dalam mengembalikan marwah Pancasila.

"Sebagai tahap awal mengembalikan marwah Pancasila, MPR RI dan BPIP mendorong revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 37 agar pelajaran Pancasila menjadi kurikulum wajib yang diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga tinggi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut dia, MPR RI dan BPIP juga sepakat menandatangani kesepakatan bersama atau "MoU" untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke berbagai lapisan masyarakat.

"Dengan anggota MPR RI mencapai 711 orang yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI, menjadikan MPR RI memiliki kekuatan sosial sebagai Agen Pancasila," katanya.

Dia mengatakan apabila setiap anggota MPR bisa menyentuh konstituennya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet menyampaikan ada lima musuh utama Pancasila yang harus diwaspadai bersama.

"Menghadapi berbagai musuh tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia harus bekerjasama. Lembaga negara tak bisa berjalan sendiri," ujarnya.

Dia menjelaskan lima musuh utama Pancasila, yaitu pertama, intoleransi yang tidak sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa; kedua, pelanggaran HAM serta penegakan hukum yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Ketiga, menurut dia, disintegrasi yang berlawanan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia; Keempat, liberalisasi demokrasi yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

"Musuh kelima, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya pula.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, kolaborasi MPR RI dengan BPIP akan membuat Pancasila kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Menurut dia, selama ini, Pancasila terkesan terasingkan dari hingar bingar reformasi dan pertarungan politik para elite.

Dia menjelaskan, setelah bergulirnya reformasi 1998, tafsir Pancasila seperti dilepaskan ke pasar bebas, ditandai dihapusnya TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), dan dihapusnya mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi.

"Negara kehilangan kuasa dalam membina mental ideologi bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya ideologi transnasional yang tak sesuai jati diri bangsa dengan mudah menginfiltrasi berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga Indonesia seperti tercabut dari akar jati dirinya," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet didampingi para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Fadel Muhammad.

Selain itu, jajaran Pelaksana BPIP yang hadir antara lain Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala Hariyono, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi FX Adji Samekto, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dr Baby Salamah, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Rima Agristina, Staf Khusus Dewan Pengarah Benny Susetyo, dan Sekretaris Utama Karjono. (Ant)