BPJS Kesehatan Diminta Perbaiki Sosialisasi Proses Pendaftaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota DPR RI Okky Asokawati, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pola sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang tertipu dan menggunakan kartu BPJS palsu.

"Munculnya kartu BPJS palsu ini, merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini harus menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan," kata Okky dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (25/7).

Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, beredarnya kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, jadi koreksi tersendiri bagi BPJS sebagai penyelenggaran jaminan kesehatan.

Sosialisasi yang selama ini minim sejak diluncurkan, menimbulkan banyak akibat. Salah satunya adalah beredar kartu BPJS palsu di masyarakat.

Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP tersebut, terungkapnya kartu BPJS palsu ini merupakan masalah serius, sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS.

Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, menurut Okky, juga dinilai tidak maksimal.

"Peristiwa ini menunjukkan kinerja Dewas BPJS tidak maksimal. Komitmen Dewas BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, tidak dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu. Ke depan, Dewas BPJS, agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," katanya.

BPJS juga diharapkan, segera mengecek peredaran kartu palsu tersebut agar tidak terus merugikan masyarakat.

Karena ada peristiwa ini, Okky justru mengusulkan agar anggaran negara untuk BPJS dipisahkan dari anggaran Kemenkes yang selama ini masih menyatu. Pemisahan ini diharapkan bisa dimulai pada APBN 2017 mendatang.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari