BPK Instruksikan Kementan dan Kemendag Patuhi Data BPS

JAKARTA, SATAHARAPAN.COM - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Rizal Djalil, menilai masalah perbedaan data impor antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dapat diselesaikan dengan mengacu data dari Badan Pusat Stastistik (BPS).

“Jadi masalah perbedaan data itu sudah selesai dengan instruksi yang saya lakukan tadi. Ke depan perlu atau tidak impor itu data yang menjadi pertimbangan adalah data yang dari BPS,” kata Rizal Djalil menjawab pertanyaan satuharapan.com, di Kantor BPK, Jakarta, hari Selasa (21/6).

Menurut dia, keputusan pemerintah untuk melakukan impor atau tidak harus memiliki data yang valid. Oleh karena itu dia mengusulkan pemerintah menggunakan data dari BPS.

“Saya kira cukup baik dan juga cukup clear, hanya  sekarang persoalannya adalah bagaimana BPS menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memberikan data yang benar, data yang sudah tervalidasi sehingga keputusan pemerintah apakah perlu impor atau tidak impor itu betul-betul (datanya) valid. Itu saja, kita mengacu ke laporan BPS saja,” katanya.

“Dan tadi semua sepakat, Pak Menteri Pertanian juga sepakat, Menteri Perdagangan juga sepakat. Tapi forum memutuskan perlu tidaknya impor itu adalah di forum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," dia menambahkan.

85.000 Ton

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Srie Agustina, mengatakan realisasi impor daging sapi sudah mencapai 45.000 ton dari total yang diimpor sebesar 85.000 ton.

Menurut dia, sisanya masih sekitar 40.000 ton diserahkan kepada Bulog, PT Berdikari, PD Dharma Jaya dan PT PPI.

“Kan sudah 45.000 kan. Jadi Bulog 50.000, PT Berdikari 5.000, kemudian Dharma Jaya 500, sama PT PPI 29.500, jadi 85.000,” kata Srie kepada satuharapan.com di kantor Kemendag, Jakarta, hari Rabu (15/6).

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sapi puluhan ribu ton guna menekan harga daging sapi yang melonjak sampai Rp 120.000/kg dan memenuhi arahan Presiden Joko Widodo agar harga di tingkat konsumen sebesar Rp 80.000/kg.

Dengan pemberian izin impor beribu-ribu ton daging sapi itu, pemerintah meyakini akan dapat dengan pesat meningkatkan pasok daging sapi dalam minggu-minggu berikutnya.

Data BPS

Saat meluncurkan Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (26/4) pagi, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beragamnya data di sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (K/L) meskipun obyeknya sama, seperti data tentang produksi beras.

“Beda-beda semua, bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya. Kalau datanya meragukan, Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya saya lihat berbeda lagi. Inilah kondisi yang harus diakhiri,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa hal itu harus diakhiri. Presiden meminta agar orientasinya tidak lagi, orientasi proyek, di mana kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, Kementerian ini ada proyek cari informasi.

“Tidak, stop, stop. Satu data sekarang ini yang kita pakai BPS, tapi kalau tidak bener juga hati-hati, hati-hati,” kata Jokowi.

Presiden meyakinkan, meskipun hanya bersandarkan data di BPS, ia akan melakukan cross cek, entah cara ambil sampelnya, entah cara pencarian data lapangannya. “Tidak serius, akan ada keputusan yang lain,” tegasnya.

Editor : Eben E. Siadari