BPK: Pengelolaan Pembangunan Papua Harus Perhatikan Kearifan Lokal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pengelolaan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat mesti memperhatikan budaya kearifan lokal di daerah itu.

"Kami merekomendasikan agar pembangunan rakyat Papua disusun secara khusus dengan mempertimbangkan taraf perkembangan sosial dan budaya serta kearifan lokal rakyat Papua," kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta pada Jumat (13/6).

Dengan memperhatikan kearifan lokal rakyat Papua  maka pengelolaan tidak diarahkan sebagai pembangunan fisik daerah semata.

Dia menjabarkan, total dana otonomi khusus yang telah disalurkan ke Papua tahun 2001-2014 sebesar 57,7 triliun rupiah.

"Jumlah tersebut belum termasuk dengan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 165,6 triliun rupiah, Dana Alokasi Khusus (DAK) 15,8 triliun rupiah, serta 18,9 triliun rupiah dan non pajak 15,8 triliun rupiah," katanya.

Dengan demikian, ucap Rizal, total dana yang dikelola pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat sejak 2001-2014 mencapai kurang lebih 280 triliun rupiah.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa jumlah dana dari tahun ke tahun yang mengalir ke Papua cenderung meningkat.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua sangat rendah yaitu pada 2011 sebesar 65,36 dan pada 2012 sebesar 65,86 atau provinsi dengan IPM terendah secara nasional.

Sebagaimana diketahui, IPM secara nasional memiliki rata-rata IPM tahun 2011 sebesar 72,77 dan tahun 2012 sebesar 73,29.

"BPK telah memberikan perhatian khusus dalam hal pemeriksaan penggunaan dana tersebut dan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut sehingga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Papua," ujarnya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja