Budi Arie dari Aktivis, Jurnalis, Hingga Jadi Wamen Desa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang dikenal juga sebagai aktivis pergerakan mahasiswa kini ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam Kabinet Indonesia Maju.

Laki-laki kelahiran 20 April 1969 itu, pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI pada 1994. Dalam waktu yang berdekatan dia juga sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Dikutip dari berbagai sumber, pria yang mengambil jenjang sarjananya di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) itu sudah aktif sejak mahasiswa. Dia pernah menjadi redaktur pelaksana majalah suara Mahasiswa UI pada 1993-1994. Kemudian dia juga aktif mengelola mingguan Media Indonesia pada 1994-1996

Pada saat 1998, dia sempat mendirikan buletin harian "Bergerak!". Mengutip laman suma.ui.ac.id, buletin tersebut mempunyai tagline "Media Aksih Mahasiswa UI".

Buletin itu terbit sehari sesudah berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa UI pada 9 Maret 1998. Media itu menjadi penyambung informasi di kalangan mahasiswa UI tentang dinamika aksi mahasiswa.

Saat itu buletin yang terbit setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu menjadi media yang mengawal jalannya reformasi, hingga tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Usai rezim Soeharto, media itu pun tetap terbit hingga 2002.

Selanjutnya dia juga ikut menjadi bagian awal berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan, dia menjadi jurnalis Kontan dari 1996 hingga 2001.

Budi Arie juga pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDIP DKI Jakarta selama lima tahun pada 2005 lalu. Pria kelahiran tahun 1969 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.

Budi Arie juga menjadi relawan pendukung Jokowi atau disingkat Projo saat kampanye pemilihan umum baik pada 2014 dan 2019. Projo didirikan pada 2013 dan disebut-sebut sebagai organisasi masyarakat pendukung Jokowi.

Projo berhasil bertansformasi dari organisasi relawan menjadi organisasi masyarakat yang mendapat status resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Budi Arie mengatakan Projo adalah rumah besar pendukung Jokowi. Menurut dia pemerintahan Jokowi pada Kabinet Kerja telah melakukan banyak perubahan, oleh sebab itu pihaknya memilih terus mendukung Jokowi yang terus bekerja tanpa lelah.

Namun pada 23 Oktober 2019, tepat pada hari pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju, Projo menyatakan diri bubar.

Ormas yang telah mendukung Jokowi hingga dua periode itu menyatakan kecewa karena Jokowi menjadikan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet barunya.

Selain prabowo, para pendkung Jokowi itu juga kecewa dipilihnya Wishnutama sebagai menteri dalam kabinet itu, menurut Ketua Projo DKI Karl Sibarani, Wishnutama tidak pernah "berkeringat" dan "berdarah" dalam mendukung Jokowi.

Namun Ketua Umum Projo Budi Arie di jumpai di Istana saat dia dipanggil Jokowi untuk mengisi posisi wakil menteri, pria yang akrab disapa Muni itu mengatakan ormas tersbut bubar karena pilpres 2019 telah usai.

Dia mengatakan Projo pada saat pilpres tugasnya mengawal kampanye namun usai pilpres tugasnya adalah mengawal jalannya pemerintahan.

"Kalau ternyata ada tugas baru, kita harus mengubah arah organisasi kita, dari tim pemenangan menjadi tim yang terus bekerja untuk rakyat dan negeri ini," kata dia.

Mengawal Desa

Pada Jumat (25/10) pagi, Budi Arie menyambangi istana, dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.

"Saya diminta mengawal pembangunan masyarkat khsususnya di daerah tertinggal dan desa," kata dia.

Dia mengatakan hal tersebut perlu di kawal karena pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar lewat program Dana Desa untuk membangun infrastruktur dan meningkarkan sumber daya manusia dari desa.

Menurut dia desa yang maju akan membawa negara ke dalam kemajuan juga. Oleh sebab itu pembangunan dari pinggiran, dari Sabang hingga Merauke harus dilaksanakan, masyarakat harus merasakan dampak pembangunan hingga ke daerah terpencil sekali pun.

Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan Kemendes PDTT telah memiliki pondasi kuat untuk menjalankan program-program berikutnya.

"Visi presiden yang sekarang adalah melanjutkan visi presiden yang kemarin. Sehingga tidak ada tata ulang atau recovery, semua tinggal menjalankan sesuai visi misi presiden. Kita tinggal membenahi apa yang perlu dibenahi dan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan," ujarnya.

Terkait program unggulan menurutnya, akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh menteri sebelumnya. Terkait program baru, ia akan membicarakan lebih lanjut dengan menteri sebelumnya yakni Eko Putro Sandjojo mengenai hal-hal yang belum dikerjakan.

Transfer dana desa terus ditingkatkan mencapai Rp257 triliun pada tahun 2019, dana tersebut telah meningkatkan jumlah desa mandiri dan pendapatan masyarakat, sementara jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa menurun.

Sejak diluncurkan 2015, Dana Desa menjadi angin segar bagi pembangunan di desa, catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan penggunaan dana desa yang memanfaatkan potensi dan tenaga kerja lokal telah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya.

Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan 74.952 desa di Indonesia.

Ada empat program unggulan dalam pengurangan kemiskinan di desa, antara lain pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan Embung Desa dan pembangunan Sarana Olahraga Desa.

Program Dana Desa yang direalisasikan tahun 2015-2018 memfokuskan pada pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti pembangunan 201.899 km jalan desa, 9.329 Pasar Desa, 1.181.659 meter jembatan desa, 38.140 unit BUMDesa, dan untuk meningkatkan kualitas hidup antara lain, pembangunan sarana air bersih 966.350 unit, 10.101 unit Polindes, dan 53.002 PAUD. (Ant)