Buntut Serangan Jenin, Palestina Tangguhkan Semua Kerja Sama dengan Israel

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Kepemimpinan Palestina memutuskan pada hari Senin (3/7) untuk menangguhkan semua kontak dan pertemuan dengan pihak Israel dan tetap menentang koordinasi keamanan apa pun.

Keputusan ini datang dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat kepemimpinan Palestina. Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, memimpin pertemuan yang diadakan di markas kepresidenan di Ramallah untuk membahas agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap kota Jenin dan kampnya.

Delapan warga Palestina sejauh ini telah tewas, dan 70 terluka, banyak dari mereka kritis, dalam serangan udara dan darat skala besar Israel yang sedang berlangsung di Jenin.

Tentara Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jenin sejak subuh hari ini, dimulai dengan serangan udara sebelum puluhan kendaraan militer dan beberapa ratus tentara menyerbu kota, berkonsentrasi pada kamp pengungsinya.

Abbas meminta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan internasional yang mendesak bagi rakyat Palestina, menjatuhkan sanksi terhadap Israel, dan mengutuk agresi teroris yang sedang berlangsung terhadap Jenin dan kamp pengungsinya, lapor kantor berita WAFA.

Menurut pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, para kepala faksi politik Palestina diundang ke pertemuan darurat untuk membahas dan menyepakati visi nasional yang komprehensif dan menyatukan barisan untuk menghadapi agresi Israel.

Kepemimpinan Palestina menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri dari agresi, menekankan bahwa misi Otoritas Palestina (PA) adalah untuk melindungi rakyat dan menggunakan semua sumber dayanya untuk mencapai tujuan itu sambil tetap berpegang pada legitimasi internasional dan hukum internasional.

Abu Rudeineh mengatakan bahwa mengingat kurangnya komitmen Israel terhadap pemahaman Aqaba dan Sharm el-Sheikh, kepemimpinan menyatakan bahwa pemahaman ini batal demi hukum.

Abbas pun memutuskan untuk segera ke Dewan Keamanan PBB untuk mengimplementasikan Resolusi 2334 dan resolusi perlindungan internasional bagi rakyat Palestina. Dia juga akan meminta dewan untuk menghentikan tindakan sepihak Israel, menjatuhkan sanksi terhadap Israel, dan mengutuk agresi teroris yang sedang berlangsung terhadap Jenin dan kamp pengungsinya, lapor kantor berita WAFA.

Menurut pernyataan yang diterbitkan oleh WAFA, ini adalah resolusi yang diadopsi oleh kepemimpinan Palestina setelah pertemuan daruratnya:

1. Untuk menghentikan semua kontak dengan pihak Israel.
2. Menjaga penghentian koordinasi keamanan.
3. Mempertahankan kegiatan komite kerakyatan dalam mempertahankan kota, desa, dan kamp. Semua departemen Palestina harus menjunjung tinggi peran mereka dalam melindungi rakyat Palestina.
4. Mengikuti konstanta nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya wakil yang sah dari rakyat Palestina. Selain itu, kepemimpinan Palestina harus terus mencari status keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB dan mendapatkan lebih banyak pengakuan internasional.
5. Meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempercepat proses kasus-kasus yang dirujuk.
6. Untuk mendukung keluarga Palestina dalam mengajukan kasus ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melawan pasukan pendudukan Israel atas pembantaian dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil tak berdosa.
7. Menuntut pencabutan keanggotaan Israel di PBB karena gagal melaksanakan Resolusi 181 dan 194.
8. Untuk mengajukan kasus terhadap negara pendudukan atas kejahatan yang dilakukan yang menjadi tanggung jawabnya selama pendudukannya.
9. Untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel atas pembantaian yang dilakukannya, penghancuran desa-desa dan pemindahan orang-orang Palestina selama periode Nakba.
10. Untuk meluncurkan panggilan segera untuk komisi penyelidikan internasional yang sedang berlangsung di Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki dan merujuk temuannya, mengenai tanggung jawab pendudukan atas pembantaian dan aksi terorisme ini, ke Pengadilan Kriminal Internasional dan Dewan Keamanan PBB .
11. Untuk melanjutkan akses ke sisa konvensi PBB dan organisasi internasional.
12. Untuk mengajukan kasus terhadap Amerika Serikat dan Inggris karena Deklarasi Balfour dan menuntut pengakuan, permintaan maaf, dan kompensasi.
13. Membatasi hubungan dengan pemerintah AS.
14. Bertindak di tingkat Arab, Islam dan internasional untuk mendukung sikap Palestina.

Editor : Sabar Subekti