Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan BLSM Dinilai Sebagai Politik Membodohi Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Majelis Pekerja Indonesia (MPI) berunjuk rasa di depan gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta, Senin (17/6). Mereka menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Buruh yang ditargetkan berjumlah sepuluh ribu ini akan melakukan aksinya sampai dengan sore nanti untuk menunggu keputusan sidang paripurna DPR yang membahas APBN Perubahan, di mana kenaikan harga BBM termasuk yang akan diputuskan.

Dalam aksiitu, para buruh menuntut Pemerintah dan DPR-RI untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM, karena subsidi adalah hak rakyat. Mereka menuntut dihentikannya politik yang membodohi rakyat melalui program yang disebut sebagai Bantuan Langsung Sementara (BLSM).

Para buruh menuntut subsidi diberikan untuk perumahan buruh, transportasi publik, dan jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Mereka meminta pemerintah mengatasi keuangan dengan mengejar potensi pajak, serta menangkap, penjarakan koruptor dan, kembalikan uang negara. Juga mengembalikan kebijakan energi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Selain itu, disampaikan juga sepuluh alasan buruh menolak kenaikan BBM, yaitu Pemerintah boros, pangkas anggaran dinas pegawai, kenaikan harga BBM akan meningkatkan beban hidup sehari-hari, inflasi akan naik, pengangguran bertambah, usah kecil semakin terpukul, kemiskinan bertambah, BBM dikonsumsi masyarakat menengah, BLSM sarat kepentingan politik, aksi penolakan harga BBM buruh dan mahasiswa terus berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Editor : Sabar Subekti