Calon Bupati Lebak dituntut 5 tahun penjara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Calon Bupati Lebak, Amir Hamzah, dituntut 5 tahun penjara sedangkan pasangannya Kasmin dituntut 4 tahun penjara karena menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar,  Rp 1 miliar untuk memenangkan gugatan pilkada Lebak di MK, September 2013.

"Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing, terdakwa I, Amir Hamzah, selama 5 tahun dan terdakwa II, Kasmin, selama 4 tahun, dikurangi selama para terdakwa ditahan dan pidana denda masing masing sebesar Rp 150 juta subsidair masing-masing 2 bulan kurungan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan," kata Ketua Jaksa Penuntut Umum KPK, Sugeng, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hari Kamis (26/11).

Keduanya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

"Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Perbuatan para terdakwa menciderai lembaga peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bukan inisiator pemberi suap kepada hakim M Akil Mochtar," kata jaksa Sugeng.

Amir adalah wakil bupati Lebak periode 2008-2013 sementara Kasmin adalah anggota DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014.

Perbuatan Amir dan Kasmin adalah sebagai berikut, keduanya bertemu dengan Gubernur Banten saat itu Ratu Atut Chosiyah pada Maret 2013. Dalam pertemuan itu Ratu Atut mengatakan pasangan tersebut akan didukung oleh Partai Golkar dalam Pilkada kabupaten Lebak 2013.

Namun pasangan tersebut kalah dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi berdasarkan perhitungan KPU 8 September 2013 sehingga Atut kemudian mengumpulkan Amir Hamzah dan Kasmin untuk mengajukan permohonan perkara ke MK. Akil kemudian menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memutus sengketa tersebut.

Atut kemudian menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri

Hingga pada 28 September 2013 Akil meminta pengacara pasangan itu, Susi Tur Andayani, agar menyampaikan kepada Atut untuk menyiapkan Rp 3 miliar supaya pilkada Lebak dapat diulang karena perkaranya akan segera diputus dengan mengatakan "Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang...Mungkin diputus Selasa itu kayaknya".

Pada 1 Oktober 2013, Susi memberitahu Akil Mochtar bahwa telah disiapkan uang sebesar Rp 1 miliar dari adik Atut bernama Tubagu Chaeri Wardhana yang akan diserahkan sekitar pukul 14.00 WIB dan sisanya akan diberikan para terdakwa setelah menang. Uang Rp 1 miliar pun diterima Susi dari staf Wawan bernama Ahmad Farid Asyari di hotel Allson.

Dalam putusan MK pada hari itu, ternyata MK memerintahkan KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara. Ratu Atut setelah mengetahui putusan tersebut meminta agar Amir Hamzah bisa mengendalikan proses pemungutan suara ulang.

Sayangnya uang masih di Susi dan belum sempat diberikan kepada Akil karena Akil masih sidang perkara Jatim sehingga Susi membawa uang tersebut ke rumah orang tuanya di Tebet. Namun pada malam itu pula sekitar pukul 22.30 WIB Susi ditangkap KPK di rumah pribadi Amir Hamzah di Lebak, sedangkan tas berisi Rp 1 miliar yang disimpan di rumah orang tua Susi disita petugas KPK.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari