Cara Pelihara Sungai, Pemerintah Harus Gandeng Komunitas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Upaya normalisasi sungai nampaknya sia-sia bila pemerintah tak menggandeng komunitas untuk turut berperan serta. Dosen Fakultas Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Agus Maryono, mengatakan, seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menggandeng komunitas seperti yang dilakukan di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Di Yogyakarta, berbagai komunitas digerakkan untuk menggandeng masyarakat bantaran menjaga keutuhan sungainya.

“Karena sungai sangat potensial, harus segera dibentuk komunitas-komunitas pinggir sungai sebanyak-banyaknya, dan mereka didorong untuk mandiri. Pertama ada pelatihan-pelatihan. Lalu mereka juga diberi pendidikan untuk memelihara sungai,” ujar Agus saat ditemui seusai seminar internasional tentang smart cities di Gedung Graha William Soerjadjaja, Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (19/9).

Pemerintah dapat bekerja sama dengan prusahaan-perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung komunitas pinggir sungai. Karena, melalui komunitas inilah warga dapat dirangkul untuk memelihara bantarannya, mulai dari tak membuang sampah sembarangan, hingga tak menduduki lahan milik negara yang letaknya berada di jalur hijau.

“Harus ada kerja sama berbagai pihak. Kita sudah bukan masanya rezim. Demokrasi itu kan sebenarnya kerja sama. Tidak boleh ada pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat. Komunitas harus menyadari posisinya. Kalau sudah bekerja sama, barulah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Red) dan perguruan tinggi masuk untuk membantu, bukan untuk memanas-manasi,” ujar dia.

Tugas komunitas adalah menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Bila ada kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti relokasi hunian di bantaran kali, komunitas terlebih dahulu membahasnya dengan warga sampai solusi terbaik ditemukan.

“Warga harus menyadari dia berada pada jalur sungai yang menyebabkan banjir. Itu harus diberi pendidikan terus. Selanjutnya, pemerintah juga bukan menghasut, tapi harus mendidik terus menerus, agar pelan-pelan bisa dipindahkan,” kata Agus.

Di kota besar padat penduduk seperti Jakarta, idealnya setiap dua hingga tiga kilo wilayah dinaungi oleh satu komunitas. 

Editor : Eben E. Siadari