Catut Presiden, Anggota DPR Minta Saham ke Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan oknum DPR yang terlibat pencatutan nama presiden terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) meminta saham proyek listrik yang akan dibangun di Timika, Papua sebagai kompensasi.

“Selain meminta saham proyek listrik, ia juga meminta PTFI menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut,” kata Sudirman Said usai bertemu dengan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Secara detail, Sudirman menjelaskan, oknum tersebut meminta sebanyak 49 persen saham dari PLTA yang dibangun, kemudian 51 persen yang diminta investasi pembangunan PLTA oleh PTFI.

“Pembangkit yang diminta bukan bagian dari proyek 35.000 MW, dan tidak ada hubungannya. Itu hanya mengandung unsur konflik kepentingan, sungguh tindakan yang tidak patut dan juga melibatkan pihak swasta,” katanya.

Selain itu, Sudirman juga menjelaskan kronologis bagaimana nama presiden dan wapres tercatut dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport oleh oknum anggota DPR.

Dalam penjelasannya, Sudirman mengatakan, oknum DPR tersebut bersama dengan seorang pengusaha, telah beberapa kali memanggil serta melakukan pertemuan dengan pimpinan PTFI.

Pada pertemuan ketiga yang dilakukan hari Senin, 8 Juni 2015 sekitar jam 14.00 hingga 16.00 WIB, bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat, oknum tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI dan meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Keterangan ini saya dapat karena saya meminta kepada pimpinan PTFI untuk selalu melaporkan interaksi dengan pemangku kepentingan utama guna menjaga keputusan yang diambil secara transparan,” kata Sudirman.

Ia juga mengatakan mempunyai bukti catatan pembicaraan tertulis dari pertemuan itu.

Anggota tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI, sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik.

“Sebagai Menteri ESDM, saya diberi mandat oleh presiden untuk melakukan penataan sektor energi dan SDM, saya berkepentingan membersihkan praktik pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan kepentingan pribadi,” katanya.

Terkait mengenai inisial oknum, Sudirman menyerahkan sepenuhnya kepada MKD untuk memproses serta mengumumkan tindakan selanjutnya.

Wapres Belum Dengar Detail Laporan Menteri ESDM

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya belum mendengar detail laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang telah melaporkan oknum DPR ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya belum mendengar detailnya,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Menurut Kalla, nanti dirinya bakal bertanya kepada Menteri ESDM mengenai hal tersebut.

Selain itu, Wapres Kalla juga bertanya balik kepada wartawan mengenai siapa nama yang telah dibuka oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Novanto: Pimpinan DPR Tidak Pernah Catut Presiden

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR tidak pernah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk meminta saham PT. Freeport Indonesia.

“Saya selaku pimpinan DPR tentu tidak pernah kami membawa nama Presiden, istilahnya atau mencatut nama Presiden,” kata Novanto, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.

Dia mengaku tidak tahu soal informasi Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut ada politikus yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Menurut Setya, pimpinan DPR apabila bertemu Presiden, Wapres, dan para menteri selalu terkait hal-hal tujuan baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kami selalu hati-hati membawa nama Presiden karena beliau adalah Kepala Negara,” ujarnya.

Novanto mengaku belum tahu substansi laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Menurut dia, dirinya bertemu Sudirman di acara penting misalnya di Surabaya, Menteri ESDM menemui dirinya.

“Dan yang saya ingat pada saat di Surabaya, beliau yang menemui saya, tentu kalau menemui saya, juga yang pernah disampaikan, saya sampaikan yang terbaik,” katanya.

Setya Novanto juga diagendakan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Senin (16/11) dan dirinya membantah pertemuan tersebut berhubungan dengan masalah Freeport.

Novanto mengatakan, pertemuan dengan JK untuk memberikan undangan pernikahan anaknya.

“Saya mau ngawinin anak, mengantarkan undangan, tentu kepada pihak-pihak yang senior yang tentu saya hormati tentu saya datang,” ujarnya. (AFP)