China Izinkan 30 Hari Cuti Menikah untuk Dongkrak Kelahiran

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM - Beberapa daerah di China mengizinkan pengantin baru untuk mengambil cuti berbayar selama 30 hari dalam upaya mendorong pernikahan dan meningkatkan kembali angka kelahiran, kata koran resmi Partai Komunis China People's Daily Health pada Selasa (21/2).

China memberikan minimal tiga hari cuti berbayar untuk menikah, tetapi sejak Februari, provinsi-provinsi dapat menetapkan waktu cuti yang lebih lama.

Provinsi Gansu di barat laut China, dan provinsi penghasil batu bara Shanxi, sekarang memberi cuti menikah sebanyak 30 hari.

Sementara kota Shanghai memberi 10 hari untuk cuti menikah dan Provinsi Sichuan masih memberi cuti menikah sebanyak tiga hari, menurut People's Daily Health.

"Memperpanjang cuti pernikahan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan angka kelahiran bayi," jelas Yang Haiyang, dekan Institut Penelitian Pembangunan Sosial di Southwestern University of Finance and Economics.

Menurut Yang, dikutip dari koran People's Daily, perpanjangan cuti menikah itu kebanyakan dilaksanakan di daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya masih lambat.

Yang mengatakan sejumlah kebijakan pendukung lainnya masih diperlukan, seperti subsidi perumahan dan cuti berbayar untuk ayah baru.

Pada 2022, populasi China turun untuk pertama kalinya dalam enam dekade, menurut data resmi. Data itu memprediksi bahwa penurunan pada jumlah penduduk di China akan berlangsung lama.

Tahun lalu, China mencatat angka kelahiran terendah yang pernah dicatat, yaitu 6,77 kelahiran per 1.000 orang.

Faktor terbesar penurunan populasi China adalah kebijakan satu anak yang diberlakukan dari 1980 hingga 2015.

Biaya pendidikan yang melonjak tinggi juga telah mendorong warga China untuk tidak memiliki lebih dari satu anak, atau bahkan tidak memilikinya sama sekali.

Pakar keluarga berencana Wang Pei'an menilai China harus meningkatkan insentif kepada orang-orang yang ingin berkeluarga dan meningkatkan angka kelahiran karena jumlah penduduk saat ini menurun, dikutip dari laporan Reuters pada Minggu (12/2).

Menurut Wang, penurunan jumlah penduduk dapat mengancam negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu. (Reuters)