China Kelabuhi dengan Gunakan Kapal Sipil untuk Tugas Militer

SATUHARAPAN.COM-Sebuah kapal ilmiah China yang dilengkapi dengan peralatan pengintai berlabuh di pelabuhan Sri Lanka. Ratusan kapal penangkap ikan berlabuh selama berbulan-bulan di antara pulau-pulau yang disengketakan di Laut CHina Selatan. Dan feri lintas laut, dibangun agar mampu membawa kendaraan berat dan banyak orang.

Semuanya itu seolah-olah sebagai kapal sipil, tetapi para ahli dan pemerintah daerah yang gelisah mengatakan mereka adalah bagian dari strategi fusi sipil-militer China, yang disembunyikan oleh Beijing dalam meningkatkan kemampuan maritimnya.

Angkatan Laut China sudah menjadi yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal, dan telah dengan cepat membangun kapal perang baru sebagai bagian dari ekspansi militer yang lebih luas. China meluncurkan kapal induk pertama yang dirancang dan dibangun di dalam negeri pada bulan Juni, dan setidaknya lima kapal perusak baru sedang dalam perjalanan segera.

Kekuatan Maritim untuk Klaim Teritorial

Penumpukan itu terjadi ketika Beijing berusaha untuk memberikan pengaruh yang lebih luas di wilayah tersebut. Ia meningkatkan kegiatan militernya di sekitar pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, mencari perjanjian keamanan baru dengan pulau-pulau Pasifik dan membangun pulau-pulau buatan di perairan yang disengketakan untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan, yang ditentang oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Kapal sipil melakukan lebih dari sekadar menambah jumlah kapal, melakukan tugas-tugas yang akan sulit dilakukan oleh militer.

Di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, misalnya, China membayar kapal pukat komersial lebih dari yang bisa mereka hasilkan dengan menangkap ikan hanya untuk menjatuhkan jangkar selama minimal 280 hari setahun untuk mendukung klaim Beijing atas kepulauan yang disengketakan, kata Gregory Poling, direktur Inisiatif Transparansi Maritim Asia dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.

“China dapat menggunakan kapal sipil nominal yang jelas diarahkan negara, negara membayar untuk menggerogoti kedaulatan tetangganya, tetapi kemudian secara masuk akal menyangkal bahwa negara bertanggung jawab,” katanya.

China telah menggunakan kapal pukat nelayan sipil untuk tujuan militer selama beberapa dekade, tetapi telah secara signifikan meningkatkan jumlahnya baru-baru ini dengan penciptaan “Armada Tulang Punggung Spratly” dari program subsidi pemerintah yang dimulai di bawah Presiden Xi Jinping, yang membantu mencakup pembangunan kapal baru, di antaranya hal-hal lain.

Kapal-kapal itu "sebagian besar muncul hampir dalam semalam" setelah China membangun infrastruktur pelabuhan beberapa tahun lalu di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di Spratly yang dapat digunakan untuk memasok, kata Poling.

Sekarang ada sekitar 300 hingga 400 kapal yang dikerahkan di sana pada waktu tertentu, katanya.

Klaim Negara ASEAN

Filipina, Malaysia, Vietnam dan lainnya juga memiliki klaim atas Kepulauan Spratly, yang terletak di daerah penangkapan ikan yang produktif dan jalur pelayaran penting, dan diperkirakan menyimpan cadangan gas alam dan minyak yang belum dimanfaatkan.

Tetapi kapal-kapal China menghalangi kapal pukat lain untuk menangkap ikan di daerah itu, dan perlahan-lahan menggusur mereka dari lahan tersebut, dengan sedikit yang bisa dilakukan pemerintah, kata Jay Batongbacal, yang mengepalai Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Filipina di Universitas Filipina.

“Karena mereka seolah-olah kapal penangkap ikan sipil, kapal angkatan laut tidak dapat menangani mereka karena China akan menuduh Filipina memprovokasi sebuah insiden dan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil,” katanya. "Mereka memanfaatkan 'zona abu-abu' yang dirasakan di bawah ambang batas untuk memicu respons pertahanan diri."

Dalam satu insiden yang dipublikasikan besar-besaran, sebuah kapal pukat baja China pada tahun 2019 menabrak dan menenggelamkan kapal Filipina berlambung kayu di jangkar timur laut Kepulauan Spratly, meninggalkan awaknya untuk kemudian diselamatkan oleh kapal penangkap ikan Vietnam. Meskipun ada protes diplomatik dari Filipina, China membantah insiden itu disengaja, menyebutnya sebagai "tabrakan yang tidak disengaja."

Selain sekitar 800 hingga 1.000 kapal penangkap ikan komersial di armada Spratly, China memiliki sekitar 200 kapal lain sebagai bagian dari milisi maritim profesional, menurut sebuah studi pada bulan November yang ditulis bersama oleh Poling berdasarkan analisis laporan resmi China, citra satelit dan sumber lainnya.

Milisi Terlatih

Milisi profesional diperlengkapi dengan lebih baik, dengan kru terlatih dan di bawah kendali langsung negara, dan digunakan untuk operasi yang lebih agresif seperti mengganggu operasi minyak dan gas asing, kata Poling.

Jika terjadi konflik, penggunaan kapal sipil oleh China akan memperumit aturan keterlibatan, katanya. “Anda tidak ingin memperlakukan setiap kapal penangkap ikan China seolah-olah itu adalah kombatan bersenjata, tetapi, pada kenyataannya, beberapa dari mereka mungkin adalah kombatan bersenjata,” kata Poling.

China juga telah mengerahkan kapal penelitian sipil untuk tugas-tugas terkait militer di daerah-daerah di mana angkatan lautnya tidak dapat beroperasi tanpa memprovokasi tanggapan, kata Ridzwan Rahmat, seorang analis perusahaan intelijen pertahanan Janes yang berbasis di Singapura.

“Jika Anda mengerahkan kapal lambung abu-abu, musuh Anda juga dapat menggunakan kapal lambung abu-abu sebagai tindakan timbal balik, sehingga membuatnya lebih berbahaya bagi semua orang,” katanya, merujuk pada warna khas kapal militer. “Jadi untuk menghindari hal ini, China telah mengerahkan kapal lambung putih, untuk memperkuat kehadirannya.”

Ada juga banyak kontrol ekspor Barat yang melarang teknologi sensitif dikirim ke China untuk penggunaan militer, yang dapat dilewati China dengan membangun kapal sipil semacam itu, meskipun “dalam segala hal kecuali nama mereka adalah militer,” kata Rahmat.

Zhu Hai Yun yang dikemudikan secara otonom diyakini sebagai salah satu kapal semacam itu, yang mampu meluncurkan drone udara, permukaan dan bawah air “untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan,” menurut Global Times yang dikelola pemerintah China.

Kapal, yang menyelesaikan uji coba laut otonom pertamanya pada Juni, juga dapat membuat peta militer di dasar Laut China Selatan, termasuk jalur kapal selam penting di sekitar Taiwan, kata Rahmat.

“China telah meningkatkan patroli pencegah kapal selamnya, dan untuk memastikannya dapat melakukan ini, mereka perlu memetakan medan bawah laut,” katanya.

Laut Sri Lanka dan India

Metode China menarik kemarahan saingan regional India bulan lalu ketika berusaha untuk merapat Yuan Wang 5 di Pelabuhan Hambantota Sri Lanka, tidak jauh dari pantai tenggara India, untuk mengisi bahan bakar pada saat New Delhi sedang bersiap untuk menguji rudal baru.

Kapal tersebut secara resmi merupakan kapal penelitian ilmiah yang dilengkapi dengan sensor yang dapat digunakan untuk melacak satelit, tetapi peralatan yang sama dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada peluncuran rudal.

Sri Lanka, di tengah krisis ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan dari India, pada awalnya menolak untuk mengizinkan kapal berlabuh karena kekhawatiran India.

Tetapi China mengoperasikan Pelabuhan Hambantota, setelah diberikan sewa 99 tahun atas fasilitas tersebut, yang dibangun dengan uang China, setelah Sri Lanka gagal membayar pinjaman pada tahun 2017. Setelah konsultasi tingkat tinggi dengan Beijing, pihak berwenang Sri Lanka mundur dan mengizinkan Yuan Wang 5 untuk berlabuh dari 16 Agustus hingga 22 Agustus.

Pada 23 Agustus, India berhasil menguji rudal permukaan-ke-udara barunya yang dirancang untuk mempertahankan kapal dari ancaman udara jarak dekat.

"Saya menduga peluncurannya ditunda sampai kapal mata-mata China itu hilang," kata Rahmat.

Kapal Sipil untuk Tugas Militer

China belum mencoba untuk menyamarkan penggunaan militernya atas kapal feri sipil, yang harus memenuhi standar pertahanan sejak 2016 yang memungkinkan mereka untuk mengakomodasi kendaraan militer seperti tank, kata Mike Dahm, pensiunan perwira intelijen Angkatan Laut AS yang telah menulis di topik untuk U.S. Naval War College, China Maritime Studies Institute.

Video televisi pemerintah yang diproduksi secara apik menunjukkan muatan kereta api kendaraan militer dan pasukan menaiki kapal dan menuju ke laut, menyatakan secara terbuka bahwa mereka sedang menguji "bagaimana menggunakan sumber daya transportasi sipil untuk melaksanakan tugas-tugas militer." Latihan terbaru semacam itu selesai awal bulan ini.

Ini bisa dimaksudkan untuk mengintimidasi Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya dan tidak mengesampingkan upaya untuk mengambil paksa, dan juga sesuai dengan pesan pemerintah China bahwa publik berkontribusi pada keamanan nasional, kata Dahm.

China saat ini tidak memiliki kapal amfibi yang cukup untuk mengangkut jumlah pasukan yang dibutuhkan 160 kilometer (100 mil) melintasi Selat Taiwan untuk pendaratan pantai potensial di pulau itu, dan feri bisa menjadi tindakan sementara jika krisis mendorong China untuk melakukannya, memutuskan untuk menyerang, kata Rahmat.

China juga mungkin tidak ingin menanggung biaya membangun dan memelihara “armada amfibi besar” untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kata Dahm.

Kapal amfibi militer dibangun untuk mendaratkan pasukan dan kendaraan di pantai, sedangkan feri menyediakan pergerakan pelabuhan ke pelabuhan, yang berarti mereka hanya akan efektif jika China dapat merebut pelabuhan Taiwan dalam kondisi yang dapat digunakan, kata Dahm.

Namun, dalam krisis, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dapat mencoba langkah pertama seperti menurunkan muatan kendaraan amfibi dari feri di laut atau menggunakan jalan lintas terapung, kata Dahm.

“Selalu ada kemungkinan bahwa PLA dapat melakukan operasi berisiko tinggi terhadap Taiwan dengan kemungkinan kehilangan sejumlah besar kapal sipil,” katanya. (AP)

Editor : Sabar Subekti