China Larang Impor, Taiwan Pertimbangkan Gugat di WTO

TAIPEI, SATUHARAPAN.COM-Taiwan dapat menggugat China ke Organisasi Perdagangan Dunia  (WTO) setelah negara tersebut secara efektif melarang impor lebih banyak produk makanan dan minuman Taiwan, kata Perdana Menteri Su Tseng-chang mengatakan pada hari Sabtu (10/12) saat Beijing menuduh Taipei melakukan "manipulasi politik".

Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya, selama dua tahun terakhir mengeluhkan larangan impor China atas berbagai barang pertanian dan perairan, termasuk nanas dan ikan kerapu, dengan mengatakan itu adalah bagian dari kampanye tekanan China.

Larangan terbaru mencakup lebih banyak produk perikanan, terutama cumi-cumi, serta beberapa bir dan minuman keras, yang menurut China disebabkan oleh perusahaan Taiwan yang tidak menyelesaikan dokumen yang relevan dengan benar.

Berbicara kepada wartawan, Su mengatakan China menggunakan cara administratif untuk "campur tangan" dalam perdagangan normal yang tidak sesuai dengan norma WTO.

Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan departemen China terkait tentang masalah ini, tambahnya. “Jika ada ketidakpatuhan terhadap norma WTO yang relevan, kami juga akan mengikuti jalur yang relevan untuk mengajukan keluhan.”

Taiwan dan China sama-sama anggota WTO.

Dalam sebuah pernyataan pada hari  Jumat (9/12) malam, Kantor Urusan Taiwan China mengatakan masalahnya adalah masalah administrasi, karena perusahaan yang terkena dampak tidak terdaftar dengan benar dan ini adalah "langkah pengawasan keamanan pangan yang normal."

Dikatakan pihaknya berharap perusahaan Taiwan akan memberikan informasi yang memenuhi persyaratan pemerintah sesegera mungkin. “Pada saat yang sama, kami memberi tahu departemen terkait di pulau itu untuk segera menghentikan manipulasi politik dan tidak melakukan hal bodoh yang merugikan perusahaan di pulau itu.”

Pertanian bukanlah bagian utama dari ekonomi berorientasi semikonduktor Taiwan tetapi komunitas pertanian dan perikanan sebagian besar berbasis di bagian pulau yang secara tradisional mendukung Partai Progresif Demokratik yang berkuasa, terutama di Taiwan selatan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti