China Masuk Dewan HAM PBB, Sementara Arab Saudi Gagal

PBB, SATUHARAPAN.COM-China, Rusia, dan Kuba memenangkan kursi di badan hak asasi manusia PBB pada hari Selasa (13/10), meskipun ada penolakan dari kelompok-kelompok aktivis atas catatan hak asasi manusia mereka yang buruk. Sedangkan Arab Saudi gagal duduk di badan itu.

Rusia dan Kuba menang tanpa lawan, tetapi China dan Arab Saudi berada dalam persaingan untuk memperebutkan satu-satunya kursi di Dewan Hak Asasi Manusia. Dalam pemungutan suara rahasia di Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada pemilihan itu, Pakistan menerima 169 suara, Uzbekistan 164, Nepal 150, China 139, dan Arab Saudi hanya 90 suara.

Terlepas dari rencana reformasi yang diumumkan oleh Arab Saudi, Human Rights Watch dan lainnya sangat menentang pencalonan Arab Saudi dengan mengatakan bahwa negara Timur Tengah terus menargetkan pembela hak asasi manusia, pembangkang dan aktivis hak perempuan, dan telah menunjukkan sedikit akuntabilitas atas pelanggaran pada masa lalu, termasuk pembunuhan kolumnis Washington Post dan kritikus Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di konsulat Saudi di Istanbul dua tahun lalu.

Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif Democracy for the Arab World Now, organisasi yang didirikan oleh Khashoggi, mengatakan bahwa meskipun ratusan juta dolar dihabiskan oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk hubungan masyarakat, itu “untuk menutupi pelanggarannya yang mengerikan, komunitas internasional tidak membelinya."

“Kecuali Arab Saudi melakukan reformasi dramatis untuk membebaskan tahanan politik, mengakhiri perang yang menghancurkan di Yaman dan membiarkan warganya berpartisipasi politik, itu akan tetap menjadi paria global,” kata Whitson.

Di bawah aturan Dewan Hak Asasi Manusia, kursi dialokasikan ke kawasan untuk memastikan perwakilan geografis. Kecuali untuk kontes Asia-Pasifik, pemilihan 15 anggota untuk Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang ditentukan sebelumnya karena semua kelompok regional lainnya memiliki daftar yang tidak terbantahkan.

Empat negara memenangkan empat kursi Afrika adalah Pantai Gading, Malawi, Gabon dan Senegal. Rusia dan Ukraina memenangkan dua kursi Eropa Timur. Di kelompok Amerika Latin dan Karibia, Meksiko, Kuba dan Bolivia memenangkan tiga kursi terbuka. Sedangkan Inggris dan Prancis memenangkan dua kursi untuk kelompok Eropa Barat dan lainnya.

Lebih Banyak Calon dan Kompetisi

“Kegagalan Arab Saudi untuk memenangkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia adalah pengingat yang disambut baik akan perlunya lebih banyak persaingan dalam pemilihan PBB,” kata direktur Human Rights Watch PBB, Louis Charbonneau.

"Seandainya ada calon tambahan, China, Kuba, dan Rusia mungkin kalah juga," katanya. “Tetapi penambahan negara-negara yang tidak layak ini tidak akan mencegah dewan untuk menyoroti pelanggaran dan berbicara untuk para korban. Faktanya, dengan menjadi anggota dewan, para pelaku kekerasan ini akan langsung menjadi sorotan."

Charbonneau sebelumnya mengkritik negara-negara anggota PBB, termasuk negara-negara Barat, dengan mengatakan: “Mereka tidak menginginkan persaingan... Pada dasarnya ini adalah kesepakatan ruang belakang yang dikerjakan di antara kelompok regional.”

Pekan lalu, koalisi kelompok hak asasi manusia dari Eropa, Amerika Serikat dan Kanada meminta negara-negara anggota PBB untuk menentang pemilihan China, Rusia, Arab Saudi, Kuba, Pakistan dan Uzbekistan, dengan mengatakan catatan hak asasi manusia mereka membuat mereka "tidak memenuhi syarat.”

“Memilih kediktatoran ini sebagai hakim PBB untuk hak asasi manusia seperti membuat sekelompok pelaku pembakaran menjadi pemadam kebakaran,” kata Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch.

Kredensinya Dipertanyakan

Organisasi hak asasi manusia yang bermarkas di Jenewa itu menerbitkan laporan 30 halaman dengan Yayasan Hak Asasi Manusia dan Pusat Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg yang mengevaluasi calon anggota dewan. Laporan tersebut mencantumkan Bolivia, Pantai Gading, Nepal, Malawi, Meksiko, Senegal, dan Ukraina, semuanya menjadi pemenang, memiliki kredensial yang "dipertanyakan" karena bermasalah dalam HAM, dan peringkat "memenuhi syarat" hanya untuk Inggris Raya dan Prancis.

Human Rights Watch menyebut seruan oleh 50 ahli PBB pada 26 Juni untuk "langkah-langkah tegas melindungi kebebasan fundamental di China," memperingatkan tentang pelanggaran hak massal di Hong Kong dan Tibet dan juga terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Ini serangan terhadap para pembela hak, jurnalis, pengacara, dan kritikus pemerintah. Seruan mereka digaungkan oleh lebih dari 400 kelompok masyarakat sipil dari lebih dari 60 negara. Dan dari empat peraih kursi di grup Asia Pasifik, China mendapat suara terendah.

Kelompok hak asasi mengatakan operasi militer Rusia dengan pemerintah Suriah "telah sengaja atau tanpa pandang bulu membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah sakit dan infrastruktur sipil yang melanggar hukum humaniter internasional," dan mencatat hak veto Rusia atas resolusi Dewan Keamanan PBB di Suriah, termasuk memblokir Damaskus untuk dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional.

AS: Forum Kemunafikan

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dibentuk pada tahun 2006, menggantikan komisi yang didiskreditkan karena catatan HAM anggota yang buruk, dewan yang baru segera menghadapi kritik serupa, termasuk bahwa para pelanggar HAM mencari kursi keanggotaan di Dewan untuk melindungi diri mereka sendiri dan sekutu mereka.

Amerika Serikat mengumumkan pengunduran dirinya dari dewan itu pada Juni 2018 sebagian karena menganggap badan tersebut sebagai forum kemunafikan tentang HAM, meskipun juga karena Washington mengatakan dewan tersebut anti Israel.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pemilihan untuk China, Rusia dan Kuba pada hari Selasa dan pemilihan Venezuela tahun lalu, "negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang menjijikkan," semakin memvalidasi penarikan AS dari dewan tersebut. Dia mengatakan AS telah mengambil tindakannya sendiri untuk menghukum "pelanggar hak asasi manusia di Xinjiang, Myanmar, Iran, dan di tempat lain."

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, meminta semua negara demokrasi di dewan "untuk segera mengundurkan diri dari badan yang memalukan dan anti Semit ini".

Juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia, Rolando Gomez, mengatakan ketika anggota yang baru terpilih memulai masa jabatan tiga tahun mereka pada bulan Januari, 119 dari 193 negara anggota PBB akan bertugas di dewan tersebut, mencerminkan keragamannya dan memberikan dewan "legitimasi ketika berbicara tentang hak asasi manusia, pelanggaran di semua negara."

"Jika suatu negara berpikir mereka dapat menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin telah mereka lakukan, atau menghindari kritik dengan duduk di Dewan Hak Asasi Manusia, mereka sangat keliru," kata Gomez. (AP)

Editor : Sabar Subekti