CITA: Reformasi Perpajakan Dukung Capaian Target Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai reformasi perpajakan dapat mendukung pencapaian target pemerintah Indonesia 2014-2019.

Menurut dia, pajak tetap menjadi isu yang semakin penting dan sektor yang diandalkan oleh Pemerintah. Karena tahun 2016, kata dia, adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar.

“Pajak akan menjadi isu yang semakin penting dan sektor yang diandalkan oleh Pemerintah. Untuk itu diperlukan paradigma baru yang lebih jelas agar reformasi perpajakan – mencakup kebijakan pajak, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan – dapat mendukung pencapaian target pemerintah 2014-2019,” kata Yustinus Prastowo kepada satuharapan.com, di Jakarta, hari Minggu (10/1).

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan, kata Yustinus, seyogianya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi Undang-Undang Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.

“Kejelasan visi dan arah ini penting bagi peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Sementara itu, terkait polemik kebenaran data penerimaan pajak 2015, CITA menyayangkan tindakan pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi sesat.

“Kami menghimbau semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi dan menghentikan penyebarluaskan informasi spekulatif yang tidak didukung data akurat dan pemahaman teknis-administratif yang memadai,” kata Yustinus.

“Kami mempercayai pernyataan resmi Menteri Keuangan terkait data realisasi penerimaan perpajakan yang didukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang handal dan akuntabel, yang dikelola Ditjen Perbendaharaan Negara,” katanya.

Lebih lanjut, CITA menyambut pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI yang akan digelar pada 11-12 Januari 2016. CITA menilai Rapim tersebut sebagai sarana evaluasi, koordinasi, dan konsolidasi internal Ditjen Pajak.

“Rapim DJP dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, memiliki kesamaan visi, perumusan misi yang jelas, peneguhan kepemimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab, kepastian kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai, dan penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 yang baik,” katanya.

Terkait pemilihan Direktur Jenderal Pajak definitif, CITA menghimbau semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan politisasi dan intrik yang justru akan merugikan kepentingan organisasi.

“Kami mempercayakan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan untuk mengusulkan kandidat-kandidat terbaik dari internal Kementerian Keuangan yang setidaknya memenuhi kriteria berkinerja baik, memiliki kepemimpinan teruji, dan berintegritas – dan mengharapkan Presiden segera menunjuk dirjen pajak definitif agar jajaran DJP dapat segera bekerja memenuhi target 2016,” kata Yustinus.

“Di lain pihak dituntut kebesaran hati segenap pejabat dan jajaran DJP untuk menerima apa pun keputusan yang diambil dan mendukung sepenuh hati agar dirjen pajak terpilih dapat bekerja dengan baik demi keberhasilan institusi,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja