CNN Indonesia Minta Maaf Salah Buat Berita Megawati

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Portal berita CNN Indonesia minta maaf atas kesalahan penulisan judul berita tentang pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Dalam acara Seminar Nasional Kebangsaan dalam Rangka Memperingati Hari Konstitusi dengan tema 'Mengkaji Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Apakah Sudah Baik', di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8) kemarin, Megawati menyampaikan keinginannya agar pejabat negara berhenti korupsi, sehingga dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibubarkan.

Dalam portalnya, CNN Indonesia menulis bahwa berita dengan judul ‘Megawati: Bubarkan KPK’ telah diubah menjadi ‘Megawati: Bubarkan KPK jika Tak Ada Korupsi’.

“Judul artikel berita ini sebelumnya adalah 'Megawati: Bubarkan KPK.' Judul itu kami koreksi karena tidak akurat dalam mengutip dan menyimpulkan pernyataan Megawati sehingga terlepas dari konteks dan isi berita,” tulis redaksi CNN Indonesia, Rabu (19/8).

“Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki. Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih,” redaksi CNN Indonesia menambahkan.

Pernyataan Megawati yang ditafsirkan terlalu jauh itu menimbulkan berbagai macam reaksi. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto bahkan mempertimbangkan langkah hukum atas pemberitaan keliru di sejumlah media.

"Ibu Mega sudah dijelekkan namanya dengan pemberitaan salah ini. Kami pertimbangkan langkah hukum, baik somasi maupun lainnya," ucap Bambang.

Megawati Soekarnoputri, mengkritisi keberadaan sejumlah lembaga non-struktural bersifat ad hoc yang ada di Republik Indonesia. Menurut dia, lembaga tersebut seharusnya bisa dibubarkan karena menghabiskan anggaran negara.

Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK semestinya tidak diperlukan, asalkan masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang melakukan tindak korupsi. "Saya pernah bertanya kepada Mahkamah Konstitusi tentang komisi-komisi yang ada di Indonesia, kata MK itu sifatnya ad hoc, sementara saja sampai masalah dapat diselesaikan,” kata Megawati dalam seminar itu.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyampaikan Pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengatur distribusi anggaran agar terbagi dengan adil pada berbagai sektor, tidak fokus pada masalah pemberantasan korupsi semata.

"Kalau sekarang terus putar-putar korupsi terus,  sampai kapan ya? Ini kan dari berputar-putar. Sampai kapan yang namanya KPK, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan korupsi terus berlanjut," urai dia.

Dia pun mengaku tidak takut pernyataan yang diungkapkannya terkait KPK ini mendapat tanggapan miring dari masyarakat. Sebab, inti dari masalah korupsi di Indonesia ada pada masyarakat sendiri.

"Kalau dengan seperti ini saya di sosial media di-bullly sebagai sebuah atraksi. Jadi, itu sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Kalau kita berhenti, tidak korupsi ya tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran yang sangat logis," tutur Megawati.

Editor : Eben E. Siadari