COVID-19: Jabar Fokus pada Bodebek, dan Gubernur Berkantor di Depok
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pengendalian COVID-19 di Jawa Barat penting terhadap kontribusi kasus secara nasional, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahkan harus berkantor di Kota Depok untuk memantau langsung daerah di provinsinya yang menyangga yang berbatasan langsung dengan ibu kota.
"Kenapa (berkantor) di Depok, karena 75% kasus Jawa Barat itu datangnya dari zona Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi),” kata Ridwan Kamil dalam wawancara dengan Satgas Penanganan COVID-19, hari Jumat (9/10).
Alasan kedua, katanya, Depok menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Saya ingin memastikan, saya bisa konsentrasi mengurusi 75% (kasus) itu, sambil memastikan Pilkada lancar," katanya.
Penanganan COVID-19 di Jawa Barat katanya terbagi dalam tipe tiga geografis. Karena tiap tipe geografis membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Geografis pertama adalah daerah-daerah yang menempel langsung Jakarta atau Bodebek, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Geografis kedua ialah ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan sekitarnya atau disebut Bandung Raya. Geografis ketiga sisanya sebanyak 27 kabupaten/kota yang tidak masuk geografis pertama dan kedua. Dari ketiga geografis itu, Ridwan Kamil mengaku memberi perhatian lebih di Depok.
Karena tingkat hunian rumah sakit di Depok cukup tinggi. Sehingga hasil konsolidasi dengan Pemerintah Pusat berhasil menambah 40 ruang ICU untuk Kota Depok. Keberadaannya di Kota Depok, menurut dia, untuk memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
"Hari ini COVID-19 tidak bisa dikendalikan hanya dengan modal handphone, telepon atau video conference saja, ada hal teknis di lapangan. Saya turun ke lapangan untuk memonitor langsung perkembangan penanganan COVID-19," katanya.
Dia menyadari peran masyarakat, setidaknya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan). "Saya ibaratkan COVID-19 itu situasi perang. Kalau kita perang siapa yang harus turun, ya semua orang," kata Ridwan.
Saat ini yang penting, katanya, pemerintah dan masyarakat harus optimis membangun harapan dalam situasi di masa pandemi ini. Masyarakat diminta tidak terpengaruh berita hoaks yang memberi informasi menyesatkan tentang vaksin. Masyarakat diminta jangan cepat mengambil kesimpulan dan antipati terhadap vaksin COVID-19.
Editor : Sabar Subekti
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...