Dana Bansos dan Hibah DKI Terancam Dipangkas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta terancam dipangkas. Pemangkasan ini dilakukan sebagai konsekuensi turunnya pagu anggaran APBD 2015 setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pemangkasan untuk dana bansos dan hibah ini belum diketahui pasti jumlah dan mata kegiatannya.

“Bukan hanya pada bansos atau hibah, tapi pada banyak mata anggaran juga dikurangi. Kalaupun seumpama ada yang mendesak dan harus kita penuhi, itu akan kita usulkan pada APBD-P (APBD Perubahan, Red),” ujar Djarot kepada satuharapan.com di Balai Kota, Jakarta Pusat sesusai menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (17/4) siang.

APBD-P diprediksi akan dilakukan pada Juni mendatang. Sementara ini, Pemprov DKI saat ini masih mengefisiensikan anggaran pada platform maksimal dari belanja, yakni senilai Rp 63,65 miliar. Untuk itulah, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kini tengah menyesuaikan mata-mata anggaran yang dikurangi.

Selanjutnya untuk dana mitra ke kota penyangga, Wagub menyampaikan akan melihat titik strategis atau tidaknya program yang diajukan kota-kota tersebut dalam mendukung pembangunan Ibu Kota. “Misalkan untuk kemacetan, banjir, sampah, bukan dilihat dari nilai saja tapi manfaat bagi kota yang bersangkutan. Kemudian dari sisi skala prioritas, mendesak tidak untuk dilakukan dengan mitra kota-kota se-Jabodetabek,” ujar Djarot yang mengenakan setelan jas lengkap berwarna hitam dan dasi berwarna merah.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengesahkan APBD senilai Rp 69,28 triliun. Pagu ini turun dari nilai yang diajukan Pemprov DKI sebelumnya, yakni Rp 72,9 triliun.

Pagu untuk APBD 2015 dalam hitungan Kemendagri merupakan akumulasi penjumlahan antara  besaran anggaran belanja ditambah pengeluaran pembiayaan yang merupakan fungsi dari belanja wajib dan mengikat, serta ditambah lagi dengan prioritas-prioritas pembangunan yang sudah dikomitmenkan, seperti Transjakarta dan MRT untuk penyertaan modal pemerintah (PMP). Pada APBD-P 2014, anggaran belanja tercatat Rp 63,650 triliun, sedangkan untuk PMP dicatat sebesar Rp 5,636 triliun.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja