Darmin Nasution: Ketenagakerjaan Penting bagi Ekonomi Indonesia

JAKARTA ,SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator  bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution membeberkan pembukaan lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja penting bagi peningkatan pertumbuhan  ekonomi Indonesia.

“Ketenagakerjaan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi kita (Indonesia, red), karena sekarang  Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar,” kata Darmin saat memberi kata sambutan di Pengukuhan dan Rapat Pengurus Lengkap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2020, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, hari Selasa (5/4).

Darmin menjelaskan saat ini terdapat tujuh juta penduduk Indonesia yang termasuk dalam usia produktif.

"Kalau kita tidak bisa mengembangkan sektor modern dan formal untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan, maka saudara kita akan masuk sektor informal. Jadi harus ada,” kata Darmin.

Darmin mengemukakan dengan berkaca kepada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu yakni pemberian kemudahan bagi pengusaha atau sektor Usaha Kecil dan Menengah yang berorientasi ekspor, maka sektor ekspor tidak ketinggalan harus digenjot bersama-sama dengan berbagai pihak.

Darmin mengemukakan  ekspor menjadi salah satu basis pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu  ekspor harus juga ditingkatkan agar neraca pembayaran Indonesia tidak semakin defisit.

“Kita perlu kesempatan kerja, kita perlu ekspor. Di pihak lain kita perlu membangun industri penghasil bahan baku dan barang modal. Barangkali nanti bersama Kadin, kita bisa merumuskannya lebih detail dan lebih bisa dilaksanakan,” kata Darmin.

Mengacu kepada situs resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan mulai dari Paket Ekonomi I sampai dengan XI. 

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, yang diluncurkan beberapa waktu lalu, memiliki fokus antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di antaranya berorientasi ekspor dan dana investasi real estate. Dua poin lainnya  mengenai prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (dwelling time) dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan.

Editor : Bayu Probo