Darurat Militer, Oposisi Thailand Berjanji “Teruskan Perjuangan”

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Para demonstran oposisi Thailand pada Selasa (20/5) berjanji akan melanjutkan kampanye mereka untuk menggulingkan pemerintahan, di tengah pemberlakukan status darurat militer oleh pihak militer untuk meredam kekerasan politik.

“Kami masih akan melanjutkan perjuangan – kami belum menang sama sekali,” ucap pemimpin aksi protes Suthep Thaugsuban dalam sebuah pidato kepada para pendukungnya.

“Pengumuman status darurat militer tidak memiliki dampak dan sama sekali tidak menjadi kendala bagi perjuangan kami,” tambah mantan anggota dewan opoisisi vokal itu, yang dicari pihak kepolisian atas tuduhan pemberontakan.

Aksi protes pihak oposisi selama hampir tujuh bulan gagal menggulingkan pemerintahan, walaupun kabinet dilemahkan oleh pemecatan baru-baru ini terhadap Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri dalam sebuah vonis pengadilan yang kontroversial.

Para demonstran ingin membersihkan Thailand dari pengaruh saudara Yingluck yaitu Thaksin Shinawatra, seorang pengusaha yang beralih menjadi politisi yang digulingkan saat menjabat sebagai perdana menteri dalam kudeta 2006 dan keduanya dicintai sekaligus dibenci di negeri gajah putih itu.

Mereka menyerukan kepada majelis tinggi parlemen untuk menghidupkan sebuah klausul guna memecat perdana menteri sementara Niwattumrong Boonsongpaisan dan menunjuk seorang pemimpin baru.

“Kami akan mencapai kemenangan saat kami sepenuhnya menghancurkan rezim Thaksin,” ujar Suthep.

Pemilu Baru

Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan menyerukan pemilu baru untuk digelar pada 3 Agustus dalam sebuah upaya guna mengakhiri kekacauan politik di negara itu, setelah militer memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah negara kerajaan tersebut.

Niwattumrong mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintah sudah mengusulkan tanggal baru untuk pemilu kepada Komisi Pemilu Thailand (Thai Election Commission) dan berharap akan “mengajukan sebuah mandat kerajaan” pada pekan depan kepada raja untuk mendukung pemilu nasional yang baru.

Perdana menteri tersebut mendukung keputusan untuk memberlakukan status darurat militer, dengan mengatakan pihaknya bisa membantu pemilu yang diusulkan berlangsung, dan menambahkan bahwa pemerintahan akan “melakukan reformasi sebelum pemilu” – tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Para demonstran antipemerintah berupaya menggulingkan pemerintahan Niwattumrong dengan mengatakan tidak mungkin ada pemilu baru tanpa reformasi yang secara bebas mengincar dominasi miliuner sekaligus mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Pemilu pada 2 Februari dibatalkan oleh pengadilan setelah para pendemo mengacaukan secara luas pemilu tersebut. (AFP)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja