Data dan Akses Kesehatan Perempuan Masih Minim

DEPOK, SATUHARAPAN.COM – Tim Pemantau Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Institut KAPAL Perempuan) menyimpulkan bahwa data dan akses bagi perempuan dan kaum marjinal penerima manfaat kesehatan masih minim di beberapa daerah.

Hal ini diungkapkan oleh tim pemantau untuk program gerakan Gender Watch dalam acara Workshop Nasional Tim Pemantau dengan tema Gerakan Gender Watch: Mewujudkan Hak Perlindungan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat Miskin, Perempuan dan Kelompok Terpinggirkan. Workshop ini dihadiri oleh lima daerah sasaran utama yaitu kabupaten Pangakep Sulawesi Selatan, kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, kabupaten Gresik Jawa Timur dan provinsi DKI Jakarta dalam sesi perkenalan Workshop Nasional Tim Pemantau di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (12/12).

“Data dan akses dalam pelayanan kesehatan masih sangat minim apalagi di wilayah Sulawesi Selatan,” kata Dosen Komunikasi Universitas Muslim Indonesia Muhammad Ilham yang juga merupakan perwakilan tim pemantau dari Sulawesi Selatan.

Dia menyatakan bahwa akses pelayanan kesehatan di pulau yang jauh dari pusat kota di wilayah Sulawesi Selatan masih kurang responsif dan penduduk di sana sangat membutuhkan tim medis dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang setara dengan rumah sakit agar permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan baik.

Dalam menjawab dua hal permasalahan yang melanda perempuan dan kaum marjinal tersebut, Ketua Pelaksana Harian Institut KAPAL Perempuan Misiyah menyatakan bahwa program Gender Watch merupakan jawaban untuk menjawab permasalahan utama dalam implementasi program pemerintah.

“Gender Watch merupakan jawaban dari masalah yang diderita oleh perempuan dan kaum marjinal. Program ini dibuat agar mereka dapat menerima hak mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata dia.

Program Gender Watch

Gender Watch merupakan sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan) ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan Forum Multistakeholder, pada wawancara dengan satuharapan.com beberapa waktu yang lalu, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan-kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik Forum Multistakeholder.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja