Datangi KPK, Sudirman Said Mantapkan Koordinasi Supervisi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta untuk memantapkan koordinasi supervisi antara kementeriannya dengan lembaga antirasuah, hari Selasa (24/5), pukul 10.00 WIB.

“Seluruh tim kami diundang KPK untuk meningkatkan koordinasi, karena selama ini KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sub sektor. Setelah Koordinasi Supervisi Mineral dan Batu Bara (Minerba) sukses dan berjalan baik, sekarang diperluas ke seluruh sub sektor energi keseluruhan. Nanti kami akan bicara itu,” ujar Sudirman.

KPK, dikatakan oleh Sudirman, sangat membantu jalannya penataan teknis di dalam kementeriannya.

“Penataan-penataan teknis juga berjalan baik berkat supervisi dan dukungan dari KPK, misalnya pada waktu penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat pembangunan infrastuktur itu dibantu KPK, terus menata sistem whistleblower, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan menata sistem laporan gratifikasi,” kata Sudirman.

Menurutnya, dukungan dari KPK membuat penataan goverment di Kementerian ESDM berjalan baik.

“Ini semua membuat penataan goverment di Kementerian ESDM berjalan dengan baik. Nah ini kami akan berdiskusi dan berdialog untuk meningkatkannya lagi ke depan,” katanya.

Ketika ditanya ihwal 3.000 perizinan tambang yang akan dihapuskan, Sudirman menyetujuinya.

“Bagus dong. Jadi begini, apapun kita tunggu laporan dari para gubernur dan bupati. Sesudah laporan terkumpul, kita akan menentukan sikap ke depan,” ujar Sudirman.

Dalam hal ini, Sudirman juga memerlukan campur tangan KPK.

“Yang paling penting adalah KPK ikut mengawal proses ini, karena tidak mudah menyelesaikan perizinan ini. Namun, dengan supervisi dan pengawalan dari KPK kami yakin pada waktunya akan bisa diselesaikan,” ucap Sudirman.

Sudirman berharap di awal tahun 2017 semua perizinan tersebut bisa clear.

“Saya kira pada waktunya memang harus ada deadline untuk mencabut itu, karena Indonesia membutuhkan struktur industri yang sehat. Saya harap awal tahun 2017 sudah selesai semua,” katanya.

Editor : Bayu Probo