Demi Rekonsiliasi Fatah - Hamas, Pemerintah Palestina Mundur

PALESTINA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Palestina mengatakan pada hari Selasa (9/2) bahwa pihaknya siap untuk turun untuk mengaktifkan pemerintah persatuan nasional yang baru, di mana dua kelompok yang bersaing antara Fatah dan Hamas berupaya membanghun rekonsiliasi.

Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah "siap untuk mengundurkan diri untuk mendukung pembentukan pemerintah persatuan nasional dan untuk mengambil segala upaya untuk mencapai rekonsiliasi yang sejati", sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.

Pemerintah Palestina sekarang adalah sisa dari kabinet yang diisi teknokrat independen hasil rekonsiliasi tahun 2014 antara Fatah yang berbasis di Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Namun pemerintah persatuan tidak efektif dan pada dasarnya tidak bisa beroperasi di Gaza, akibat perselisihan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dari  Fatah dan kelompok Isma, Hamas.

Pernyataan pada hario Selasa tentang kesediaan mengundurkan diri itu keluar setelah dua hari pembicaraan antara Fatah dan Hamas di ibu kota Qatar, Doha. Ini adalah usulan yang telah beberapa kali disampaikan.

Hamas juga mengatakan  bahwa mereka "siap untuk membentuk pemerintah persatuan baru tanpa prasyarat", dan menyerukan "pemerintah baru untuk memecahkan masalah’’ yang dihadapi Palestina saat ini.

Sebelumnya Hamas menuduh Fatah menolak rancangan gaji untuk  50.000 karyawan yang telah di putuskan sejak kelompok Islam ini merebut kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Sementara Fatah menuduh Hamas mempertahankan pemerintahan saingan dan menolak untuk menyerahkan pengelolaan perbatasan Gaza.

Disambut PBB

Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, pada hari Selasa menyatakan menyambut pertemuan di Doha itu. Dia mengatakan bahwa PBB "mendukung semua upaya untuk rekonsiliasi Palestina atas dasar non-kekerasan, demokrasi dan prinsip PLO (Organisasi Pembebasan Palestina)".

"Pembentukan pemerintah persatuan nasional yang mematuhi program PLO dan pelaksanaan pemilihan umum telah lama ditunggu dan merupakan adalah elemen penting dari proses ini," kata pernyataan itu.

Pemilihan umum di Palestina terakhir diadakan pada 10 tahun yang lalu.