Demokratisasi di Mesir, Pemilu Parlemen April Mendatang

Ini bagian ketiga peta jalan politik Mesir setelah Mohammed Morsi digulingkan dari jabatan Presiden.

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Mesir akan menyelenggarakan pemilihan umum parlemen dalam dua tahap pada Maret dan April tahun ini. Demikian dikatakan panitia pada hari Kamis (8/1) di Kairo, Mesir. Hal itu menandai langkah ketiga dan terakhir peta jalan politik Mesir setelah penggulingan Presiden Mohammed Morsi Islam pada tahun 2013.

Ketua Komisi Pemilihan Tinggi (HEC), Ayman Abbas, seperti dikutip media Mesir, Al Ahram, mengatakan tahap pertama pemungutan suara akan berlangsung 21-22 Maret untuk pemilihan luar negeri, dan 22-23 Maret untuk penduduk di Mesir. Tahap kedua berlangsung pada April 25-26 untuk luar negeri dan 26-27 April untuk warga Mesir.

Empat belas gubernuran di Mesir akan memilih pada tahap pertama, sedangkan 11 gubernuran lainnya, termasuk ibu kota Kairo, akan memberikan suara mereka pada tahap kedua.

Dalam kasus pemungutan suara tambahan diperlukan, hal itu akan berlangsung dari 31 Maret hingga 2 April untuk tahap pertama dan 5-7 Mei untuk tahap kedua.

Diperkirakan 54 juta orang Mesir terdaftar sebagai pemilih dan berhak memilih dalam pemilu mendatang.

Dalam konferensi pers, Abbas mengatakan pemiu akan dipanatau LSM dan media. Parlemen baru Mesir akan beranggota 567 orang dengan 420 anggota independen dan 120 wakil yang berbasis partai. Presiden akan menunjuk 27 anggota untuk parlemen.

Pemilihan parlemen adalah bagian ketiga dari peta jalan (roadmap) politik yang diadopsi sejak penggulingan Presiden Mohammed Morsi Islam. Dua bagian pertama termasuk menyetujui konstitusi baru pada Januari tahun lalu dan pemilihan presiden baru pada Mei lalu.

Disebutkan presiden memegang semua kekuasaan legislatif sampai dipilihnya anggota parlemen baru. Undang-undang tentang pemilihan parlemen disahkan pada bulan Juni, dan dikritik oleh banyak pihak karena mengalokasikan hampir 80 persen kursi parlemen untuk calon perseorangan.

Kelompok politik mengatakan hal ini akan menciptakan lingkungan politik yang memungkinkan Partai Nasional Demokrat sekarang yang dimasuki kekuatan penguasa lama, Hosni Mubarak, akan memasuki kembali kekuatan politik.