Demontrasi Menuntut Pemerintah Mudur di Kota-kota Sri Lanka

COLOMBO, SATUHARAPAN.COM-Ribuan toko, sekolah, dan bisnis tutup pada hari Jumat (6/5) ketika pekerja sektor publik dan swasta di Sri Lanka melakukan pemogokan, menuntut presiden dan pemerintah mundur, karena kesalahan penanganan mengakibatkan krisis keuangan terburuk di pulau itu dalam beberapa dekade.

Dihantam keras oleh pandemi, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak oleh pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka hanya memiliki sekitar US$ 50 juta cadangan devisa yang dapat digunakan, kata menteri keuangan negara itu pekan ini.

Kekurangan makanan impor, bahan bakar dan obat-obatan telah menyebabkan lebih dari sebulan digelar protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan. Pada hari Jumat, toko-toko tutup di kota-kota besar di seluruh negeri dan komuter dibiarkan terdampar ketika operator bus dan kereta api swasta bergabung dalam pemogokan.

Stasiun kereta api utama di ibu kota komersial, Colombo, ditutup pada hari Jumat pagi dan hanya bus umum yang beroperasi di terminal terdekat. Pekerja kesehatan juga bergabung dalam pemogokan, meskipun layanan darurat tetap beroperasi.

Ratusan mahasiswa dan pengunjuk rasa lainnya tetap berkemah di luar jalan utama menuju parlemen di mana mereka memulai aksi duduk pada hari Kamis. Beberapa menggantung pakaian dalam mereka di barikade sebagai penghinaan terhadap kepemimpinan politik. Pesan seperti "Harus pulang", seruan dari protes, tertulis di beberapa celana dalam dan rompi.

“Kami di sini karena kami muak dan bosan dengan politisi yang berbohong kepada kami. Kami ingin presiden dan pemerintah ini pulang,” kata Purnima Muhandiram, seorang profesional periklanan berusia 42 tahun.

Pemimpin oposisi Sajith Premadasa mengatakan kepada parlemen pada hari Jumat bahwa oposisi ingin melakukan mosi tidak percaya terhadap presiden dan pemerintah pekan depan.

Rajapaksa telah menolak untuk mundur, sebaliknya berulang kali menyerukan pemerintah persatuan yang dipimpin olehnya.

“Kami telah berulang kali menyerukan pembentukan pemerintah persatuan atau pemerintah sementara, tetapi oposisilah yang menolak untuk memberikan dukungan,” kata kepala pemerintahan dan menteri keamanan publik, Prasanna Ranatunge, kepada parlemen, Jumat. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti