Denmark: Imigran Diminta Kerja 37 Jam Sepekan

KOPENHAGEN, SATUHARAPAN.COM-Migran di Denmark akan diminta untuk menyelesaikan 37 jam kerja sepekan untuk menerima tunjangan kesejahteraan, kata pemerintah pada hari Selasa (7/9).

Migrasi dan integrasi telah menjadi isu utama bagi pemilih di Denmark, yang memiliki beberapa kebijakan imigrasi terketat di Eropa.

Pemerintah, yang telah menetapkan target aplikasi suaka nol, mengatakan rencana itu dirancang untuk membantu para migran berasimilasi ke dalam masyarakat.

“Kami ingin memperkenalkan logika kerja baru di mana orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan berguna, dan jika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan tetap, mereka harus bekerja untuk tunjangan mereka,” kata Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, kepada wartawan.

“Selama bertahun-tahun kami telah merugikan banyak orang dengan tidak menuntut apa pun dari mereka,” tambahnya tentang rencana tersebut, yang perlu disetujui oleh anggota parlemen.

Mai Villadsen, juru bicara kelompok sayap kiri mengecam pengumuman Selasa sebagai salah arah. "Saya khawatir ini akan berakhir sebagai dumping sosial yang didukung negara, mengirim orang ke pekerjaan gila," katanya kepada penyiar TV2.

Awalnya, ini akan menjadi persyaratan bagi mereka yang telah menerima tunjangan selama tiga hingga empat tahun, dan yang belum mencapai tingkat pendidikan dan kecakapan tertentu dalam bahasa Denmark.

Jam kerja akan menjadi minimal 37 jam sepekan, kata Frederiksen. Menurut pemerintah, enam dari 10 perempuan dari Timur Tengah, Afrika Utara dan Turki tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja Denmark.

Rencana tersebut mengatakan bertujuan untuk mengintegrasikan 20.000 orang dengan mendorong mereka untuk menemukan beberapa bentuk pekerjaan, melalui kantor-kantor pemerintah daerah.

"Bisa jadi pekerjaan di pantai memungut puntung rokok atau plastik... (atau) membantu menyelesaikan berbagai tugas dalam perusahaan," kata menteri ketenagakerjaan, Peter Hummelgaard.

“Yang paling penting bagi kami adalah orang-orang keluar dari rumah mereka,” tambahnya.

Pemerintah Frederiksen, yang berkuasa sejak 2019, telah menetapkan target aplikasi suaka nol, yang telah jatuh. Hanya 851 yang diterima antara 1 Januari dan 31 Juli tahun ini.

Menurut statistik resmi, 11 persen dari 5,8 juta penduduk Denmark adalah imigran, dan 58 persen di antaranya adalah warga negara yang digolongkan Kopenhagen sebagai “non-Barat.” (AFP)

Editor : Sabar Subekti