Deregulasi Minimarket Bukti Pemerintah Pro Pemodal Besar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan deregulasi atau rencana kelonggaran pemberian izin kepada pendirian minimarket dinilai berpotensi mematikan bisnis pengusaha kecil di daerah-daerah.

"Jika kita lihat kembali ke pokok permasalahan, Paket Kebijakan Ekonomi dibuat untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah," kata Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/9).

Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan serangkaian upaya untuk mengantisipasi pelambatan ekonomi yang semakin parah dengan Paket Kebijakan Ekonomi.

Namun, salah satu isi paket kebijakan yang menghebohkan adalah rencana pemberian kelonggaran izin untuk mendirikan minimarket di daerah-daerah.

Kebijakan itu, ujar dia, dinilai terlalu pro terhadap pemilik modal besar, sedangkan efek yang ditimbulkan pada pedagang kecil di berbagai daerah kurang diperhitungkan.

"Pendirian minimarket di Indonesia didominasi sistem waralaba. Sayangnya, perkembangan bisnis waralaba yang banyak dikuasai oleh pemodal besar justru menghasilkan persaingan yang kurang sehat bagi pedagang kecil," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional memang semakin marak terjadi.

Berdasarkan hasil survei AC Neilsen, pada tahun 2013 jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlahnya sekitar 13.550, menurun di tahun 2009 menjadi 13.450, hingga di tahun 2011 tinggal 9.950.

Untuk itu, Anggawira menyarankan bahwa Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pelonggaran izin mendirikan minimarket karena pada saat ekonomi sedang turun, yang rentan terkena dampak terbesar adalah kalangan masyarakat bawah.

Pemerintah Harus Perkuat UKM

Sebelumnya, Ketua Bidang Perbankan BPP Hipmi Irfan Anwar mengatakan, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

"Negara perlu memperkuat ekonomi berbasis usaha, kecil, dan menengah (UKM) untuk menghadapi krisis," kata Irfan Anwar di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut dia, hal tersebut karena dalam beberapa episode krisis ekonomi di Indonesia, UKM dinilai mampu menyelamatkan perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, UKM di Tanah Air juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada usaha-usaha besar.

"Kami harapkan dalam paket-paket ekonomi, UKM ini perlu diakomodasi," kata Irfan dan menambahkan, UKM mampu bertahan dan dapat menggenjot ekspor lebih kuat lagi.

Pemerintah RI juga telah mengharapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar Rp30 triliun atau sesuai target pada tahun 2015 dapat terserap dan tersalurkan guna membantu sektor UMKM di dalam negeri. (Ant)

Editor : Bayu Probo