Desa di Bekasi Ciptakan Ketahanan Pangan Mandiri

CIKARANG, SATUHARAAN.COM – Desa Lambangsari di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menciptakan ketahanan pangan mandiri, sebagai upaya mengatasi keterbatasan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi warganya yang terdampak pandemi crona virus disease 2019 (COVID-19).

"Karena memang hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami keterbatasan bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya banyak warga terdampak yang masih belum tersentuh. Salah satunya di wilayah kami," kata Kepala Desa Lambangsari Pipit Haryanti di Bekasi, Kamis (7/5).

Pipit mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah menciptakan ketahanan pangan mandiri dengan menggalang partisipasi masyarakat kategori mampu serta pengusaha, dalam menjaga ketersediaan bahan pokok bagi warganya yang membutuhkan.

Teknis pelaksanaannya dilakukan dengan memaksimalkan peran dan fungsi para relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat desa, dalam menggalang donasi kepada warganya yang dianggap mampu.

"Kalau melihat kondisi yang serba penuh keterbatasan seperti saat ini, bagi kami tidak menjadi solusi kalau akhirnya kita hanya bisa mengeluh dan pasrah. Salah satu solusinya ya menggalang donasi ke warga mampu dan pengusaha lokal, dan alhamdulillah tingkat kepedulian mereka sangat tinggi," katanya.

Pipit mengaku, hingga saat ini bantuan berupa bahan pangan yang diterima dari hasil donasi partisipasi masyarakat dan pengusaha telah mencapai 1.500 paket sembako, yang telah disalurkan kepada warganya yang berhak menerima.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mengatasi ketahanan pangan di wilayah Lambangsari. Sampai hari ini pun kami masih terus berupaya menggalang bantuan pangan dalam upaya mengatasi kesulitan yang dialami sebagian besar masyarakat di wilayah kami yang tidak tersentuh oleh bansos," katanya.

Dia menjelaskan dari total 3.000 keluarga terdampak COVID-19 di wilayahnya, hanya sepertiganya yang tersentuh bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Dia juga menyebut, jika sebagian besar data penerima bantuan sosial adalah hasil penentuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat, yang dihimpun beberapa tahun lalu dengan kata lain data lama bahkan sebelum dia menjadi kepala desa.

"Jadi kami menerimanya sudah matang, kecuali data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang memang hasil verifikasi kami, namun itu pun masih sangat terbatas, karena hanya bisa mencukupi 183 penerima dan sudah melalui tahapan musyawarah desa sesuai dengan regulasi," katanya.(Ant)