Desa se-Indonesia Dukung Pembangunan IKN

BALIKPAPAN, SATUHARAPAN.COM - Desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membentang spanduk memanjang di Titik Nol Nusantara, berisi tentang dukungan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Ada 6.000 lebih perwakilan kepala desa se-Indonesia yang Sabtu (17/12) kemarin mengunjungi kawasan IKN untuk memberikan dukungan pembangunan IKN, sekaligus memasang spanduk dukungan keberlanjutan IKN," ujar Ketua DPP Apdesi Surtawijaya, di Balikpapan, Minggu (18/12).

Spanduk Apdesi yang dibentangkan memanjang di kawasan IKN yang masih masuk wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut bertuliskan "Siapa pun Pemimpinnya di 2024, Harga Mati Melanjutkan Pembangunan IKN".

Spanduk itu dipasang perwakilan kepala desa (kades) seluruh Indonesia pada Sabtu, 17 Desember, saat mereka mengunjungi Titik Nol Nusantara, kawasan IKN, guna mendukung pemerintah dalam mendukung pembangunan ke depan.

Apdesi, kata Surtawijaya yang merupakan Kades Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten ini, para kades mendukung pemindahan IKN ke Kaltim demi untuk pemerataan pembangunan, sehingga ke depan pembangunan Indonesia tidak terfokus di satu kawasan.

Kaltim merupakan kawasan tengah Indonesia, sehingga jangkauan dari tengah bisa lebih mudah ke arah barat maupun timur, berbeda dengan saat ibu kota Indonesia yang berada di kawasan barat negara, sehingga pembangunan dinilai belum merata atau masih terfokus di kawasan tertentu saja.

Bagi Apdesi, kunjungan ke Titik Nol Nusantara di Kalimantan ini memiliki makna mendalam, bukan sekadar jalan-jalan dan memasang spanduk dukungan, namun ini merupakan bentuk kebulatan tekat perwakilan pemerintah desa seluruh Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Kunjungan kami ke IKN ini adalah untuk mendukung kelanjutan sekaligus percepatan pembangunan IKN. Harga mati dari kebulatan Apdesi adalah siapa pun pemimpinnya mendatang, maka pembangunan IKN Nusantara harus dilanjutkan," katanya pula.

Apalagi, ujarnya lagi, keberadaan IKN sudah dikuatkan melalui undang-undang, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga makin menguatkan pemerintah untuk meneruskan pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

Ia juga mengatakan bahwa sebanyak 6.000 lebih kades yang berkumpul ini sudah cukup mewakili seluruh kades Nusantara, karena tidak mungkin 74.000 lebih kades berkumpul di IKN.