Dewan Tetua Libya Serukan Boikot Pemilu

TRIPOLI, SATUHARAPAN.COM-Dewan Tetua dari beberapa kota di Libya menyerukan memboikot pemilihan presiden dan berunjuk rasa menutup tempat pemungutan suara di Libya barat pada hari Senin (15/11) setelah putra mantan presiden Muammar Gaddafi mendaftar untuk mencalonkan diri.

Seif Al-Islam Gaddafi, yang keberadaannya telah dirahasiakan selama bertahun-tahun, pada hari Minggu (14/11) menjadi kandidat kelas berat pertama yang mendaftar untuk pemilihan presiden Libya pada 24 Desember nanti.

Namun dewan tetua berpengaruh dari Misrata, sebuah kota yang memainkan peran kunci dalam pemberontakan 2011 yang menggulingkan ayahnya, menyerukan memboikot pemilu.

Dewan menolak "pencalonan mereka yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pemberontakan rakyat Libya dan yang menjadi target surat perintah penangkapan dari pengadilan Libya dan Pengadilan Kriminal Internasional," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ia mendesak "patriot bebas" untuk memprotes pemilihan yang berlangsung sebelum konstitusional dasardisetujui.

Seorang anggota komisi pemilihan (HNEC), mengatakan bahwa “penduduk yang memprotes pencalonan Seif Al-Islam Gaddafi dalam pemilihan presiden menutup beberapa tempat pemungutan suara” di barat.

Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan tidak ada kekerasan dan tempat pemungutan suara tidak dirusak.

Pemilihan presiden langsung Libya yang pertama dilakukan ketika PBB berusaha untuk mengakhiri satu dekade kekerasan sejak pemberontakan yang menggulingkan ayahnya pada tahun 2011.

Seif Al-Islam dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan selama pemberontakan yang didukung NATO. Tetapi HNEC mengatakan dia telah "menyelesaikan semua persyaratan hukum yang diperlukan" untuk mencalonkan diri.

Pada hari Minggu, tokoh-tokoh terkemuka di kota barat Zawiya "dengan tegas menolak" pemilihan presiden oleh Gaddafi dan jenderal militer timur, Khalifa Haftar, yang juga diperkirakan akan mengumumkan pencalonan.

Bagian penting dari proses politik yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang membangun gencatan senjata pada Oktober tahun lalu, pemilihan ditentang oleh beberapa orang yang berpendapat tidak ada kesepakatan tentang dasar hukum mereka dan kekuasaan yang akan diambil oleh pemenang.

Khaled Al-Meshri, kepala Dewan Tinggi Negara sementara, telah meminta pemilihan untuk ditunda, dengan mengatakan mereka "cacat" dan "ilegal." HNEC mengatakan sekitar 2,83 juta pemilih telah mendaftar untuk mengambil bagian dalam pemilihan presiden dan legislatif yang akan dimulai pada 24 Desember. (AFP)

Editor : Sabar Subekti